Netral English Netral Mandarin
20:36 wib
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan vaksinasi COVID-19 kedua kalinya masih dengan vaksin Sinovac yang dilaksanakan di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (27/1/2021). Komjen Listyo Sigit Prabowo resmi dilantik sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang baru. Pelantikan ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara.
Tawarkan Melalui Medsos, Pemalsuan Suket Swab Antigen Diungkap Polisi

Rabu, 13-January-2021 21:15

Pelaku pemalsuan surat hasil swab tes antigen COVID-19 diringkus polisi.
Foto : Istimewa
Pelaku pemalsuan surat hasil swab tes antigen COVID-19 diringkus polisi.
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Petugas Satreskrim Polres Jakarta Pusat (Jakpus), menangkap pelaku pemalsuan surat hasil swab tes antigen COVID-19 yang ditawarkan melalui media sosial (Medsos) facebook.

Kasat Reskrim Polres Jakpus, AKBP Burhanuddin mengakatan, tersangka AA (31) yang merupakan pramuniaga toko pakaian, ditangkap di rumahnya di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Kemarin.

Dalam penangkapan, kata dia, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti Hp, kartu ATM, dan belasan lembar surat keterangan hasil rapid tes antigen palsu.



"Jadi penangkapan tersangka ini hasil patroli siber kita di Media Sosial, yang mana ada didapati penjualan surat keterangan hasil swab antigen palsu melalui akun facebook atas nama Akbar," kata Burhanuddin, Rabu (13/1/2021).

Selanjutnya, petugas pun melakukan under cover dan melakukan pemesanan untuk dibuatkan surat keterangan hasil swab antigen palsu. 

"Hingga akhirnya terjadilah komunikasi untuk transaksi dengan tersangka, dan penangkapan," jelasnya.  

Burhanuddin menjelaskan, AA menawarkan jasa pembuatan surat keterangan hasil swab test antigen palsu seharga Rp70 ribu.

"Selain antigen , tersangka juga menawarkan keterangan hasil rapid tes palsu senilai Rp50 ribu," paparnya. 

Sementara itu, atas tindakan yang diperbuatnya AA di jerat pasal 35 Undang-undang RI No.19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Pasal 268 KUHP tentang Karantina Kesehatan .

 

"Dimana ancamannya maksimal12 tahun penjara atau denda paling banyak Rp12 Milyar," tegas Kasat Reskrim AKBP Burhanuddin.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Sesmawati