Minggu, 14-Februari-2021 10:40

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Usai serukan kata "lawan" terhadap tuduhan radikal kepada Din Syamsuddin, Mantan Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain kini mengajak segenap tokoh bangsa melakukan gerakan rekonsiliasi agar NKRI aman dan damai.

"Marilah mulai gerakan rekonsiliasi. Para tokoh di pemerintahan duduk bersama tokoh di luar pemerintahan. Bicarakan apa apa yg menjadi masalah nasional dan utk menyamakan persepsi dan sikap demi kemajuan NKRi dan persatuan bangsa... Semoga NKRI aman dan damai...," kata Zul, Minggu (14/2/21).

Sementara di sisi lain, sebelumnya berturut-turut ia justru menyerukan "lawan" saat mempermasalahkan tuduhan radikal.

"Setelah FPI berhasil distigma Radikal. Sekelompok orqng mulai menyerang Prof. Dien Syamsuddin, tokoh Muhammadiyah dan Dunia Islam sebagai sosok Radikal. Apakah ini upaya untuk menstigma Muhammadiyah sebagai Ormasy Radikal...? Lawan...!"

Sebutan radikal yang ia protes adalah tuduhan kepada Din Syamsuddin.

"Pimpinan NU dan Muhammadiyah Kompak Tangkal Isu Din Syamsuddin Radikal. Gerakan Anti Radikalisme Sekelompok Alumni ITB Melaporkan Beliau ke KASN. Mari Hentikan Pertikaian agar NKRI Tenang dan Damai, Sampai Kapan Terus Begini? Presiden Sendiri Minta Kritik," imbuh Zul.

Sementara itu, menurut Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, jika Jokowi serius ingin mendapatkan kritik dari masyarakat, maka sudah selayaknya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan sejumlah pasal karetnya direvisi.

“Jika serius atas harapan dikritik keras supaya terarah, ayo lakukan revisi UU ITE khususnya pasal 27, 28 dan Pasal 45 yang sering jadi landasan pasal karet,” ujar Mardani Ali Sera dikutip keterangan tertulisnya, Rabu (10/2/2021).

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Usai serukan kata "lawan" terhadap tuduhan radikal kepada Din Syamsuddin, Mantan Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain kini mengajak segenap tokoh bangsa melakukan gerakan rekonsiliasi agar NKRI aman dan damai.

"Marilah mulai gerakan rekonsiliasi. Para tokoh di pemerintahan duduk bersama tokoh di luar pemerintahan. Bicarakan apa apa yg menjadi masalah nasional dan utk menyamakan persepsi dan sikap demi kemajuan NKRi dan persatuan bangsa... Semoga NKRI aman dan damai...," kata Zul, Minggu (14/2/21).

Sementara di sisi lain, sebelumnya berturut-turut ia justru menyerukan "lawan" saat mempermasalahkan tuduhan radikal.

"Setelah FPI berhasil distigma Radikal. Sekelompok orqng mulai menyerang Prof. Dien Syamsuddin, tokoh Muhammadiyah dan Dunia Islam sebagai sosok Radikal. Apakah ini upaya untuk menstigma Muhammadiyah sebagai Ormasy Radikal...? Lawan...!"

Sebutan radikal yang ia protes adalah tuduhan kepada Din Syamsuddin.

"Pimpinan NU dan Muhammadiyah Kompak Tangkal Isu Din Syamsuddin Radikal. Gerakan Anti Radikalisme Sekelompok Alumni ITB Melaporkan Beliau ke KASN. Mari Hentikan Pertikaian agar NKRI Tenang dan Damai, Sampai Kapan Terus Begini? Presiden Sendiri Minta Kritik," imbuh Zul.

Sementara itu, menurut Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, jika Jokowi serius ingin mendapatkan kritik dari masyarakat, maka sudah selayaknya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan sejumlah pasal karetnya direvisi.

“Jika serius atas harapan dikritik keras supaya terarah, ayo lakukan revisi UU ITE khususnya pasal 27, 28 dan Pasal 45 yang sering jadi landasan pasal karet,” ujar Mardani Ali Sera dikutip keterangan tertulisnya, Rabu (10/2/2021).