Selasa, 19-January-2021 07:26

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Mantan Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain kesal kepada sejumlah pihak yang merespons pernyataan tentang korban gempa Mamuju  yang protes syarat memperoleh bantuan dengan menyerahkan Kartu Keluarga (KK).

Ia merasa mengungkap fakta bukan hoaks namun malah dimaki-maki. Oleh sebab itu, ia kembali mempertegas pernyataannya dan melampirkan sumber berita yang ia gunakan sebagai dasar berargumen.

"Diminta KK Saat Ambil Bantuan Bencana Warga Mamuju Protes" demikian ia uanggah tautan berita yang ia telah baca.

"Isi Berita Saya Twit Sebelum Ini, Banyak Juga Buzzers yg Maki maki, Menuduh Hoaks dll. Kasihan Mereka itu. Apa Perasaan Mereka Sudah Mati Membatu...?" keluh Tengku Zul.

Ia kemudian menyebut mereka yang memaki sebagai para penjilat.

"Sebegitunya Cari Makan dan Menjilat? Tobat..,!" ketusnya.

Sebelumnya, Zul juga mencuit: "Ada Korban Bencana Mau Ambil Bantuan Disuruh Bawa Kartu Keluarga...? Bahlul..."

"Rumahnya Saja Digenangi Air. Ada yg Hancur Kena Gempa. Mereka Mengungsi. KK dari mana...? Kok Nggak Sekalian Buku Nikah, BPKB dll...? Oh Tuhan,  Begini Betul Nasib...," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah korban gempa memprotes kewajiban membawa kartu keluarga untuk mendapat bantuan dari dinas sosial. Warga protes karena mayoritas kehilangan kartu keluarga (KK) saat gempa terjadi.

Protes sejumlah korban gempa terjadi di depan kantor Dinas Sosial Kabupaten Mamuju.

"Masak tidak dikasih, harus ada KK katanya. Bagaimana kalau ada KK, kalau tertimbun rumah bagaimana," ujar Slamet Riyadi, korban gempa seperti dilansir Kompas.tv.

Dinas Sosial Kabupaten Mamuju mewajibkan korban yang ingin mendapat bantuan sembako memperlihatkan kartu keluarga agar bantuan tepat sasaran.

Namun setelah protes muncul, dinas sosial meninjau kembali kebijakan syarat membawa kartu keluarga. Bahkan seorang pengungsi korban gempa di Mamuju, Sulawesi Barat, mengaku lokasi pengungsiannya belum pernah menerima bantuan dari pemerintah.

Selama di pengungsian dirinya harus menyiapkan makanan dan kebutuhan lainnya secara mandiri. Sementara itu ratusan warga korban gempa masih bertahan di pengungsian darurat yang didirikan di depan Mapolda Sulawesi Barat.

Mereka terpaksa hidup tanpa sarana memadai dan selama ini mengeluarkan dana pribadi. Pemprov Sulawesi Barat terus membenahi pengungsian disamping menyelamatkan korban yang menjadi dua prioritas penanganan korban gempa.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Mantan Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain kesal kepada sejumlah pihak yang merespons pernyataan tentang korban gempa Mamuju  yang protes syarat memperoleh bantuan dengan menyerahkan Kartu Keluarga (KK).

Ia merasa mengungkap fakta bukan hoaks namun malah dimaki-maki. Oleh sebab itu, ia kembali mempertegas pernyataannya dan melampirkan sumber berita yang ia gunakan sebagai dasar berargumen.

"Diminta KK Saat Ambil Bantuan Bencana Warga Mamuju Protes" demikian ia uanggah tautan berita yang ia telah baca.

"Isi Berita Saya Twit Sebelum Ini, Banyak Juga Buzzers yg Maki maki, Menuduh Hoaks dll. Kasihan Mereka itu. Apa Perasaan Mereka Sudah Mati Membatu...?" keluh Tengku Zul.

Ia kemudian menyebut mereka yang memaki sebagai para penjilat.

"Sebegitunya Cari Makan dan Menjilat? Tobat..,!" ketusnya.

Sebelumnya, Zul juga mencuit: "Ada Korban Bencana Mau Ambil Bantuan Disuruh Bawa Kartu Keluarga...? Bahlul..."

"Rumahnya Saja Digenangi Air. Ada yg Hancur Kena Gempa. Mereka Mengungsi. KK dari mana...? Kok Nggak Sekalian Buku Nikah, BPKB dll...? Oh Tuhan,  Begini Betul Nasib...," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah korban gempa memprotes kewajiban membawa kartu keluarga untuk mendapat bantuan dari dinas sosial. Warga protes karena mayoritas kehilangan kartu keluarga (KK) saat gempa terjadi.

Protes sejumlah korban gempa terjadi di depan kantor Dinas Sosial Kabupaten Mamuju.

"Masak tidak dikasih, harus ada KK katanya. Bagaimana kalau ada KK, kalau tertimbun rumah bagaimana," ujar Slamet Riyadi, korban gempa seperti dilansir Kompas.tv.

Dinas Sosial Kabupaten Mamuju mewajibkan korban yang ingin mendapat bantuan sembako memperlihatkan kartu keluarga agar bantuan tepat sasaran.

Namun setelah protes muncul, dinas sosial meninjau kembali kebijakan syarat membawa kartu keluarga. Bahkan seorang pengungsi korban gempa di Mamuju, Sulawesi Barat, mengaku lokasi pengungsiannya belum pernah menerima bantuan dari pemerintah.

Selama di pengungsian dirinya harus menyiapkan makanan dan kebutuhan lainnya secara mandiri. Sementara itu ratusan warga korban gempa masih bertahan di pengungsian darurat yang didirikan di depan Mapolda Sulawesi Barat.

Mereka terpaksa hidup tanpa sarana memadai dan selama ini mengeluarkan dana pribadi. Pemprov Sulawesi Barat terus membenahi pengungsian disamping menyelamatkan korban yang menjadi dua prioritas penanganan korban gempa.