Netral English Netral Mandarin
06:35 wib
Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto menggugat pemerintah Indonesia membayar ganti rugi sebesar Rp56 miliar terkait penggusuran dalam proyek pembangunan Tol Depok-Antasari di Jakarta Selatan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengonfirmasi bahwa Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo akan dilantik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) jadi Kapolri pada Rabu (27/1).
Tengku Zul: Teddy Mau Binasakan PKS? Ente Mau Hidupkan Lagi Cara Orde Lama?

Sabtu, 02-January-2021 08:48

Ustaz Tengku Zulkarnain.
Foto : pinterest
Ustaz Tengku Zulkarnain.
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Mantan Wakil Sekjen MUI Tengku Zulkarnain mengomentari cuitan Dewan Pakar PKPI Teddy Gusnaidi yang menyebut negara perlu membina PKS, dan jika tidak bisa dibina maka dibubarkan saja seperti FPI.

Menurut Tengku Zul, bahaya besar jika Pemerintah mendengarkan apa yang disampaikan Teddy. Pasalnya, Tengku menilai Teddy seperti ingin menghidupkan lagi cara-cara orde lama.

"Teddy Gusnaidi Mau binasakan PKS...?Ente mau hidupkan lagi cara-cara Orde Lama di zaman Reformasi ini?Bahaya besar jika Pemerintah mendengarkan orang ini," tulis Tengku di akun Twitter-nya, @ustadtengkuzul, Jumat (1/1/2021).



Sebelumnya, Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ( PKPI) Teddy Gusnaidi berpendapat, setelah Pemerintah membubarkan Front Pembela Islam (FPI), maka selanjutnya negara akan membina Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Hal itu disampaikan Teddy melalui akun Twitter-nya dalam mengomentari pernyataan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang menilai pembubaran dan pelarangan segala aktivitas FPI merupakan kegagalan pemerintah dalam membina ormas.

Teddy menandai cuitannya itu ke akun Twitter Mardani dan Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid (HNW).

"Ok setelah FPI dibubarkan, next negara akan membina PKS.. @PKSejahtera @MardaniAliSera @hnurwahid," tulis Teddy, Kamis (31/12/2020).

Menurut Teddy, jika PKS tidak bisa dibina, maka sebaiknya dibubarkan saja seperti FPI.

"Ya kalau tidak bisa dibina, ya dibinasakan juga seperti FPI," cuit @TeddyGusnaidi.

Seperti diberitakan, Pemerintah telah membubarkan dan menetapkan FPI sebagai organisasi terlarang. Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 Pejabat Tertinggi Kementerian/Lembaga Negara yang ditandatangani oleh Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT pada Rabu (30/12/2020).

SKB itu dengan nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, dan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

Keputusan pemerintah itu mendapat kritik dari Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Ia mengatakan, di negara demokrasi, semua pihak, termasuk FPI, punya hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang dijamin konstitusi.

"Di negara demokrasi, semua pihak punya hak untuk menyatakan pendapat dan punya kebebasan berkumpul dan berserikat. FPI punya hak untuk berkumpul dan berserikat. Pelarangan FPI bisa ditanggapi dalam koridor negara hukum dan negara demokratis," tulis Mardani di akun Twitter-nya, Rabu (30/12/2020).

Karenanya, Anggota Komisi II DPR ini menilai, pelarangan FPI merupakan kegagalan pemerintah dalam membina ormas.

"Upaya pelarangan atau pembubaran ormas sebetulnya bentuk gagalnya negara membina dan menjadikan ormas sebagai modal sosial yang sangat berguna bagi pembangunan bangsa," ungkap Mardani.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Irawan HP