Netral English Netral Mandarin
15:51 wib
Indonesia menempatkan dua wakilnya di final Yonex Thailand Open 2021 di Impact Arena, Bangkok, Minggu (17/1) siang. Kedua wakil berasal dari sektor ganda putri dan ganda campuran. Sebanyak enam orang meninggal akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi Sabtu (16/1/2021), di sembilan kecamatan dan 33 kelurahan di Kota Manado, Sulawesi Utara, jadi daerah terdampak.
FPI Dibubarkan Tanpa Pengadilan, TZ: Yang Arogan Akan Merintih Pedih Saat...

Kamis, 31-December-2020 06:56

FPI Dibubarkan Tanpa Pengadilan, Tengku Zul sebut Yang Arogan Akan Merintih Pedih Saat...
Foto : Istimewa
FPI Dibubarkan Tanpa Pengadilan, Tengku Zul sebut Yang Arogan Akan Merintih Pedih Saat...
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Mantan Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain berang dengan pembubaran FPI yang menurutnya sewenang-weanang.

Melalui akun Twitternya, Rabu malam (30/12/20), ia mengatakan: "Hidup umpama roda yg berputar. Kadang posisi di atas terkadang di bawah.Mrk yg saat posisi di bawah bersahaja, akan tetap bersahaja saat berada di posisi atas."

"Sebaliknya, bagi mrk yg arogan dan sewenang wenang saat di posisi atas, maka akan merintih pedih saat di bawah kelak," lanjutnya.



Tengku Zul juga mengunggah tautan pernyataan pihak Komnas HAM yang menganggap pembubaran FPI berlangsung tanpa proses peradilan.

"Komnas HAM: Pembubaran Ormasy Tidak Boleh Tanpa Proses Peradilan. Artinya, Keputusan Menteri bukan Hukum Final...? Sejarah akan mencatat sebagaimana masa lalu, Bung Karno bahkan pernah membubarkan Konstituante bahkan membubarkan Partai Politik...," tegas Zul.

Sementara sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Internal Komnas HAM RI, Munafrizal Manan, menilai pemerintah tidak boleh membubarkan organisasi hanya berdasarkan asas contrarius actus serta tanpa mekanisme proses peradilan (due process of law).

Pandangan di atas dipaparkan Munafrizal dalam acara diskusi publik daring bertajuk "Kebebasan Berserikat di Negara Demokrasi" yang diselenggarakan oleh Imparsial, Selasa (29/12/2020) kemarin.

Menurutnya dalam kacamata HAM, sanksi pencabutan status badan hukum suatu organisasi berdasarkan asas contrarius actus sangat jelas tidak dapat dibenarkan.

"Karena memberikan keleluasaan dan sewenang-sewenang dalam mematikan suatu organisasi,” ujar Munafrizal, dikutip dari laman resmi komnasham.go.id, Rabu (30/12/2020).

Terlebih dimana negara dilarang melakukan intervensi yang mereduksi penikmatan atas hak berkumpul.

Negara juga memiliki kewajiban memastikan semua warganya menikmati hak tersebut.

“Jaminan hak kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan ciri penting bagi suatu negara hukum dan negara demokratis, kalau tidak memberikan kepastian tentang hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul maka bisa disebut negara tidak sepenuhnya demokratis,” sambung Munafrizal.

Komnas HAM mendefinisikan hak berserikat dan berkumpul merupakan hak yang bersifat individual dan kolektif yang memiliki irisan dengan hak sipil dan hak politik.

Hak ini juga saling berkaitan erat dengan hak kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat yang diaktualisasikan melalui keleluasaan orang untuk menyampaikan pikiran, ide, aspirasi, dan keyakinan secara kolektif.

 

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto