Netral English Netral Mandarin
00:58wib
Pemerintah Indonesia kritik Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang luput menyoroti kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di negara-negara maju. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin pada Sabtu (25/9/2021) dini hari.
Terapkan PPKM Darurat, Jokowi Diminta Tarik Dana Rp 11 Ribu Triliun dari Luar Negeri

Jumat, 09-Juli-2021 06:00

Presiden Jokowi
Foto : Istimewa
Presiden Jokowi
8

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pengamat kebijakan publik Amir Hamzah mendesak Presiden Jokowi untuk segera menarik dana masyarakat yang disimpan di luar negeri yang jumlahnya mencapai Rp11.000 triliun.

"Saat sosialisasi program tax amnesty tahun 2016, Presiden mengatakan akan menarik dana itu melalui program tax amnesty itu. Kalau ternyata gagal, kan bisa dicari cara lain. Apalagi karena Jokowi waktu itu mengatakan bahwa data uang Rp11.000 triliun itu sudah ada di kantongnya," kata Amir di Jakarta, Kamis (8/7/2021).

Menurut pengamat senior ini, dana Rp11.000 triliun itu luar biasa besar dan dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang ruang geraknya sangat dibatasi, termasuk untuk mencari nafkah, selama penerapan PPKM Darurat di seluruh Pulau Jawa dan Bali sejak 3 Juli lalu hingga 20 Juli mendatang.

Meski pada bulan ini pemerintah mulai akan memberikan bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp300 ribu/bulan sebagai konsekuensi penerapan PPKM Darurat, dan akan memberikan subsidi listrik.

Tentu berat bagi pemerintah untuk menunaikan kewajiban tersebut mengingat hingga April lalu defisit APBN 2021 telah mencapai Rp138,1 triliun.Sementara realisasi pajak hingga bulan yang sama baru mencapai Rp374,9 triliun (30,9%).

Karena itu, tegas Amir, menarik dana Rp11.000 triliun itu akan dapat menjadi solusi, dan pemerintah juga tidak perlu mencari utang baru jika ternyata APBN tak mampu menopang pemberian BST dan subsidi listrik.

Menurut hasil penelusuran Amir diketahui kalau dana Rp11.000 triliun itu atas nama orang Indonesia yang di antaranya disimpan di Barclays Bank PLC London dan JP Morgan Chase Bank New York dengan skema global colateral account(GCA), dan dengan nomor rekening 103357xxx.

Selama mensosialisasikan Program Tax Amnesty pada 2016, Jokowi berkali-kali menyinggung soal uang Rp11.000 triliun tersebut, termasuk ketika melakukan sosialisasi di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, pada 1 Agustus 2016.

"Banyak sekali uang milik orang Indonesia di luar (negeri). Ada data di kantong saya, di Kemenkeu di situ dihitung ada Rp 11.000 triliun yang disimpan di luar negeri. Di kantong saya beda lagi datanya, lebih banyak. Karena sumbernya berbeda," ujar Jokowi.

Dia mengatakan, pemerintah akan membawa pulang kembali uang-uang itu lewat program tax amnesty, sehingga bisa membantu untuk membangun ekonomi di dalam negeri.

Seperti diketahui, sejak soal dana Rp11.000 triliun itu diungkap Jokowi, soal dana itu menjadi polemik karena ketika Program Tax Amnesty selesai pada 2017, uang yang masuk ke kas negara hanya mencapai Rp 134,35 triliun, terdiri dari uang tebusan Rp 114 triliun, pembayaran tunggakan Rp18,6 triliun, dan pembayaran bukti permulaan Rp 1,75 triliun. 

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Sulha Handayani