Netral English Netral Mandarin
22:37wib
Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Arif Rahman mengatakan pihaknya tidak pernah didatangi oleh Kapolda atau Kapolres yang baru dilantik di daerah. Baca artikel CNN In Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Ahmad Riza Patria memastikan tidak akan menghadiri kegiatan Reuni 212.
Terima Dokumen Kajian 7 Tahun Pemerintahan Jokowi dari BEM SI, Ini Janji Moeldoko

Kamis, 21-Oktober-2021 23:35

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menerima dokumen kajian 7 Tahun Pemerintahan Jokowi dari aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), saat menemui mahasiswa yang demonstrasi di kawa
Foto : KSP
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menerima dokumen kajian 7 Tahun Pemerintahan Jokowi dari aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), saat menemui mahasiswa yang demonstrasi di kawa
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berjanji akan menyampaikan dokumen kajian dari aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang berisi 12 tuntutan kepada Presiden Joko Widodo.

Hal ini diungkapkan Moeldoko usai menerima dokumen kajian 7 Tahun Pemerintahan Jokowi dari aliansi BEM SI, saat menemui mahasiswa yang demonstrasi di kawasan Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Kamis (21/10/2021). 

 

"Kajian kawan-kawan mahasiswa akan kami sampaikan kepada bapak Presiden sebagai evaluasi dan monitoring kebijakan pemerintah ke depan," ujar Moeldoko di hadapan ratusan mahasiswa, sebagaimana keterangan tertulis KSP yang diterima di Jakarta, Kamis malam.

Sebelumnya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM SI berusaha menuju istana negara guna menyampaikan aspirasinya bertepatan dengan tujuh tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Namun aksi itu dihalau pihak kepolisian hingga massa tertahan di Bundaran Patung Kuda.

 

Moeldoko menegaskan Pemerintahan Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin tidak anti kritik, dan selalu terbuka untuk dialog. Dia mengundang perwakilan mahasiswa berdialog di kantornya.

"Silakan kawan-kawan datang ke KSP. Pintu kantor saya selalu terbuka untuk kita berdialog," kata Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu juga mengapresiasi aksi mahasiswa yang berjalan tertib. Ia juga mengajak peserta unjuk rasa untuk mematuhi protokol kesehatan.

"Kasus COVID-19 saat ini sudah melandai. Tetap patuhi prokes, jangan sampai kita mengalami kondisi darurat lagi. Semua akan susah," kata Moeldoko.

 

Setidaknya ada 12 poin yang menjadi tuntutan mahasiswa dalam aksinya kali ini.

Di antaranya menuntut dan mendesak pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang untuk membatalkan UU tentang Cipta Kerja, memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih relatif rendah, serta mengembangkan SDA dan SDM yang ada di dalam negeri tanpa menjadikan utang luar negeri sebagai salah satu sumber pembangunan negara.

Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah memberikan afirmasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja(PPPK) guru berusia diatas 35 tahun dan masa mengabdi lebih dari 10 tahun untuk diprioritaskan kelulusannya, serta mengangkat langsung guru honorer yang berusia diatas 50 tahun.

Reporter : Sesmawati
Editor : Nazaruli

Berita Terkait

Berita Rekomendasi