Netral English Netral Mandarin
12:05wib
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengingatkan pemerintah agar tak mengangkat anggota TNI atau polisi aktif sebagai penjabat gubernur. Survei Indikator Politik Indonesia (IPI) menyatakan sebanyak 58,1 persen masyarakat puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo.
Terkait Bipang, Pengamat: Blunder Jokowi Berulang, Ring Satu Harus Dievaluasi

Selasa, 11-Mei-2021 12:45

Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga
Foto : Istimewa
Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga
12

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan blunder. Kali ini soal pidato Presiden yang mengajak masyarakat belanja kuliner secara online, salah satunya babi panggang (Bipang) Ambawang, khas Kalimantan Barat.

"Sebelumnya, Jokowi juga melakukan blunder dalam kasus Perpres Miras dan pernyataannya mengenai benci produk asing," kata Jamaluddin dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/5/2021).

Menurut Jamaluddin, blunder semacam itu seharusnya tidak boleh terjadi bila ring satu presiden, termasuk tim komunikasi sangat selektif dan korektif terhadap semua hal yang keluar dari Istana.

"Mereka harus mempertimbangkan secara komprehensif dan integratif dari setiap kebijakan yang diambil Presiden Jokowi," ujarnya.

Hal yang sama, lanjut Jamaluddin, juga berlaku pada pidato dan pernyataan presiden yang ditujukan untuk konsumsi publik. Semuanya harus diseleksi sehingga yang keluar dari presiden sangat terukur dan dampaknya sudah dapat diperhitungkan sebelumnya.

"Kasus promosi Bipang Ambawang misalnya, sangat tidak sesuai disampaikan di bulan Ramadhan. Komunikasi seperti ini sangat mengabaikan empati terhadap umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa," ungkapnya.

"Karena itu, wajar kalau akhirnya munculnya reaksi keras dari masyarakat. Mereka menilai pesan promosi seperti itu tidak toleran terhadap umat Islam," sambung Jamaluddin.

Memang, tambah Jamaluddin, ada upaya pelurusan atas apa yang disampaikan Jokowi, namun tetap saja tidak menolong. Justeru hal itu dinilai masyarakat hanya sebuah pembenaran.

"Kalau pembenaran semacam itu terus dilakukan, dikhawatirkan akan memunculkan masyarakat lebih luas. Di sini perlu kebesaran jiwa Presiden Jokowi mengakui kesalahan dengan meminta maaf kepada umat Islam," ucap dia.

"Jadi, kalau Presiden melakukan blunder dalam kebijakan dan pernyataan, maka dapat diduga orang-orang di ring satu dan tim komunikasi presiden bekerja tidak maksimal atau tidak menutup kemungkinan mereka memiliki agenda sendiri diluar agenda presiden," tandas Jamaluddin.

Lebih jauh, Jamaluddin mengatakan bahwa dalam komunikasi politik, blunder seperti itu tentu dapat menimbulkan ketidakpastian di masyarakat. Dalam setiap ketidakpastian akan memunculkan kebingungan di tengah masyarakat.

"Dalam situasi demikian akan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada presiden. Padahal kepercayaan masyarakat sangat dibutuhkan sebagai prasyarat dipatuhinya suatu kebijakan dan diikutinya pernyataan pimpinan," terangnya.

Kalau masyarakat sudah tidak percaya, tambah Jamaluddin, maka dikhawatirkan kepatuhan masyarakat pada presiden akan turun drastis.  

"Hal ini tentu sangat berbahaya manakala rakyat sudah tidak lagi mengikuti kebijakan dan pernyataan presidennya," paparnya.

"Untuk itu, presiden harus mengevaluasi orang-orang di ring satu dan tim komunikasinya, agar blunder seperti itu tidak terulang kembali," pungkas Jamaluddin.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati