Netral English Netral Mandarin
10:02wib
Pemerintah akan mengubah tata laksana penggunaan obat untuk para pasien Covid-19 guna mengantisipasi virus corona varian Delta berdasarkan usulan lima organisasi profesi kedokteran. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di sejumlah wilayah kabupaten/kota tertentu mulai 3 hingga 9 Agustus 2021.
Terkait Komunitas Jokowi-Prabowo 2024, Muannas: Qodari Bukan Pendukung Jokowi

Minggu, 20-Juni-2021 00:01

Ketua Umum Cyber Indonesia, Muannas Alaidid
Foto : Istimewa
Ketua Umum Cyber Indonesia, Muannas Alaidid
5

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua Umum Cyber Indonesia, Muannas Alaidid, mengaku yakin kalau Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari bukan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya, Muannas menyebut Jokowi telah menolak wacana masa jabatan presiden tiga periode, namun Qodari kini kembali menggaungkan wacana tersebut dengan mendorong Jokowi kembali maju di Pilpres 2024 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Muannas mengomentari adanya komunitas Jokowi- Prabowo 2024 (JokPro 2024) yang digawangi M Qodari. Komunitas itu mendukung Jokowi dan Prabowo Subianto berpasangan di Pilpres 2024.

"Saya yakin betul si Qodari ini bukan pendukung Jokowi, gagasannya soal wacana 3 periode sudah jelas ditolak sendiri oleh Jokowi, ambisi Qodari beda dengan ambisi Jokowi," tulis Muannas di akun Twitternya, Sabtu (19/6/2021).

Sebelumnya diberitakan, penasehat JokPro 2024, Qodari, mengatakan bahwa komunitasnya akan mendorong agar Jokowi kembali maju di Pilpres 2024 dan berpasangan dengan Prabowo.

Menurut Qodari, alasan dipasangkannya Jokowi-Prabowo karena melihat kecenderungan polarisasi di Pilpres 2024 akan lebih besar dibandingkan pilpres sebelumnya.

"Saya melihat masalah polarisasi di tahun 2024 itu kecenderungannya akan semakin menguat, lebih kuat dibanding 2014 dan 2019. Solusinya bagaimana, ya solusinya menggabungkan dua tokoh yang merupakan representasi terkuat masyarakat Indonesia yaitu Prabowo dan Jokowi," kata Qodari, Sabtu (19/6/2021).

Terkait aturan masa jabatan presiden yang dibatasi dua periode dan Jokowi pun telah menyatakan menolak menjabat tiga periode, Qodari menilai pernyataan itu masih normatif. Menurutnya, jika amandemen UUD 1945 sudah dilakukan maka Jokowi tidak bisa menolak.

"Soal Pak Jokowi tidak mau 3 periode, kalau kami melihatnya beliau berbicara normatif karena pada saat ini UUD mengatur tentang 2 periode. Kalau nanti UUD dasarnya ternyata mengatur 3 periode atau dapat 3 periode saya kira Pak Jokowi tidak akan bisa menolak," jelasnya.

Untuk mewujudkan hal itu, Qodari mengaku pihaknya akan terus mendorong agar konstitusi yang mengatur soal masa jabatan presiden dua periode dapat diamandemen.

"Undang-Undang Dasar itu sangat biasa diamandemen. Di Indonesia sudah 3 kali. Di Amerika lebih dari 25 kali. Amandemen itu sendiri ada aturannya di UUD. Itu bukan barang haram. Ada aturannya, selama dipenuhi itu bisa," ungkapnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli