3
Netral English Netral Mandarin
23:12 wib
Kementerian Lingkungan Hidup mengungkap ada peningkatan titik panas yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan di beberapa provinsi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan kegiatan sekolah tatap muka bisa dilakukan pada semester kedua tahun ini, atau tepatnya pada Juli 2021 mendatang.
Terkait SKB 3 Menteri, Wamenag: Tuduhan Negara Lakukan Sekulariasi Berlebihan

Minggu, 07-Februari-2021 22:25

Wamenag Zainut Tauhid.
Foto : Kemenag
Wamenag Zainut Tauhid.
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi angkat bicara sehubungan dengan adanya polemik tentang Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Tentang Pakaian Seragam Sekolah.

Keluarnya SKB 3 Menteri yang mengatur penggunaan pakaian seragam sekolah sudah sesuai dengan amanat konstitusi. Keluarnya SKB 3 Menteri juga mempertegas jaminan hak kebebasan beragama baik siswa, guru maupun tenaga kependidikan di sekolah. 

"Dalam SKB 3 Menteri, menegaskan adanya jaminan hak untuk memilih  apakah akan menggunakan pakaian seragam dan atribut tanpa atau dengan kekhasan agama tertentu," tegas dia, Minggu (7/2/2021).

Sehingga dengan ketentuan tersebut, siswa yang beragama lain dari agama yang dianut mayoritas siswa di sekolah tertentu dijamin hak beragamanya untuk bebas memilih pakaian seragam yang akan dikenakannya.

Jaminan itu sejalan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD1945 yang menegaskan adanya hak kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut kepercayaan dan agamanya.

"Untuk hal tersebut hendaknya masyarakat tidak perlu apriori terhadap penerbitan SKB 3 Menteri, karena tujuannya justru untuk melindungi hak asasi siswa, guru dan tenaga kependidikan di sekolah," harap Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat ini.

Substansi SKB itu secara tegas tidak ada larangan untuk mengenakan seragam atau atribut agama tertentu. Hal dilarang adalah pemaksaan mengenakan seragam atau atribut agama di sekolah. Ini artinya negara tetap membolehkan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan mengenakan pakaian sesuai keyakinan agama masing-masing. 

"Dengan demikian tuduhan negara melakukan sekularisasi kurang tepat dan berlebihan," ujar Wakil Ketua Umum DPP PPP.

Menurutnya, terbitnya SKB 3 Menteri sudah sangat sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang beragam, plural dan bhinneka. 

Hadirnya SKB diharapkan dapat menghindarkan sikap berlebihan para pengambil kebijakan dalam membuat peraturan yang dapat mengganggu harmoni kehidupan beragama di masyarakat.  

"Dengan SKB diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat pendidikan hidup dalam keberagaman dan kebhinekaan. Sehingga akan melahirkan sikap keberagamaan yang inklusif dan toleran," tutup dia.

 

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Sulha Handayani