Netral English Netral Mandarin
19:55wib
Hingga matchday kedua Euro 2020 (Euro 2021) terdapat satu negara yang sudah dipastikan tersingkir dari ajang sepak bola antarnegara paling bergengsi di Benua Biru yaitu Makedonia Utara. Indonesia sedang didera lonjakan kasus Covid-19 di sebagian besar daerah. Peningkatan kasus ini terlihat dari keterisian tempat tidur di rumah sakit oleh pasien Covid-19.
Terkesan Mendadak, Penetapan SIKM Dikritik PSI

Jumat, 07-Mei-2021 15:00

Gubernur DKI Anies Baswedan Dikritik PSI soal Penetapan SIKM
Foto : Humas
Gubernur DKI Anies Baswedan Dikritik PSI soal Penetapan SIKM
4

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Gubernur Anies Baswedan terkait Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) bagi warga yang hendak pulang kampung pada periode larangan mudik 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang.

Anggota Komisi A dari Fraksi PSI August Hamonangan, Anies Baswedan terlalu mendadak menetapkan SIKM, sehingga banyak warga yang tak tahu peraturan itu karena waktu sosialisasi yang terlalu singkat.

"Waktu sosialisasi yang singkat hanya akan menyulitkan petugas di lapangan yang terpaksa menghadapi amukan warga yang tidak tahu aturan baru ini," kata Agust ketika dikonfirmasi Jumat (7/5/2021).

Penerapan SIKM ini resmi berlaku pada 6 Mei kemarin setelah Anies Baswedan mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 569 Tahun 2021 tentang Prosedur Pemberian  Surat Izin  Keluar Masuk Wilayah Provinsi DKI Jakarta Selama Masa Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 142 H.

Kepgub itu baru disebarluaskan sehari sebelumnya walau sudah ditekan pada 4 Mei 2021 lalu.

Lebih lanjut August mengatakan, masyarakat yang punya kebutuhan mendesak yang hendak pulang kampung pada masa larangan mudik ini juga bakal dibikin repot dengan pengurusan SIKM. Sebab dokumen ini harus dilengkapi dengan surat bebas Covid-19, sementara SIKM sendiri harus diurus hingga dua hari.

"Belum lagi pengurusan surat tersebut membutuhkan sejumlah surat keterangan dari sejumlah pihak. Dapat dibayangkan saat ini RT/RW, puskesmas dan kantor kewalahan karena dikejar-kejar membuat surat keterangan untuk pengurusan SIKM," tuturnya.

Tak hanya itu, August mengklaim, hingga hari kedua pemberlakuan SIKM ini, masih banyak warga yang bingung karena sosialisasi yang sangat minim.

"Masih banyak yang bingung, SIKM itu hanya untuk arus balik saat mau masuk ke Jakarta, atau sedari awal keluar Jakarta sudah pegang SIKM, ini yang harus dijelaskan ke masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya Pemprov DKI harus berupaya melakukan sosialisasi yang masif kepada warga, melibatkan semua pihak mulai RT/RW, puskesmas yang mengeluarkan surat keterangan sehat, kantor hingga Satgas Covid setempat.

Yang tidak kalah penting, lanjut August, situs pendaftaran SIKM yakni JAKEVO harus ditingkatkan kapasitasnya agar bisa dipastikan tidak terganggu pada saat diakses bersamaan.

"Jangan sampai situs tidak bisa diakses karena kelebihan beban, dan ini menjadi alasan warga untuk tidak mengurus SIKM," ungkapnya.

Apalagi terdapat batas maksimal SIKM keluar adalah 2 hari, jangan sampai karena ketidakmampuan teknologi, maka pengeluaran SIKM menjadi molor.

"Permasalahan teknis seharusnya tidak lagi menjadi kendala terlebih Jakarta memiliki anggaran teknologi informasi yang besar," tutupnya.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Sulha Handayani