Netral English Netral Mandarin
07:13wib
Partai Ummat  menyinggung dominansi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam evaluasi tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. China kembali menggertak Amerika Serikat setelah Presiden Joe Biden menyatakan bahwa ia akan membela Taiwan jika Negeri Tirai Bambu menyerang.
Tetap Kritik Jokowi Berarti Kadrun atau Pendukung Anies? Gus Sahal: Kritik Itu Sah, Pemerintah Harus...

Rabu, 14-Juli-2021 08:48

Akhamd Sahal
Foto : Istimewa
Akhamd Sahal
11

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Seorang warganet dengan nama akun @agussari menyindir Pemerintah Joko Widodo dan para pendukungnya dengan mencuit:

“Pemerintah tidak boleh dikritik. Kalau tetap ngritik, berarti kadrun, atau dibayar oleh Gubernur Jakarta. Logika sederhana gini kok nggak ngerti sih?”

Akhmad Sahal atau Gus Sahal kemudian memberikan tanggapan. 

“Pemerintah kalo mau programnya sukses dan didukung publik harusnya terbuka thdp kritik, sepedas apapun kritik tsb,” kata Akhmad Sahal, Rabu 14 Juli 2021.

Gus Sahal kemudian mengutip kata-kata Buya Syafii.

“Kata Buya Syafii Maarif: Pemerintah banyak dikritik krn dinilai kurang sigap tangani Covid-19. Kritik itu sah. Pemerintah mesti menyikapinya dgn lapang dada,” imbuh Gus Sahal.

Sementara sebelumnya secara terpisah diberitakan, Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat untuk lebih aktif mengkritik kinerja pemerintah. Menurutnya, hal tersebut tidak nyambung dengan realitas demokrasi di lapangan.

"Ya masyarakat paling melihatnya itu sebagai sebuah basa-basi yang lucu. Mengapa? ya disatu sisi Jokowi minta dikritik. Tapi kami tidak tahu apakah Jokowi serius atau lip service (basa-basi) saja. Bisa jadi juga dia pura-pura tidak tahu banyak aktivis ditangkapi dan diproses hukum dengan UU ITE karena  mengkritik pemerintah," katanya saat dihubungi Republika, Ahad (14/2).

Dia mengatakan, tidak hanya aktivis, orang lain yang menyampaikan pendapat dan mengkritik pemerintah ditangkapi dan diproses hukum melalui UU ITE. "Ini yang dimaksud dengan basa-basi yang lucu," ujarnya.

Sejak awal dalam berbagai kesempatan, dia selalu katakan, kalau pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 UU ITE seharusnya dicabut. Sebab, UU ITE itu ketika dibuat dengan semangat mengatur bisnis dan perdagangan melalui internet (online).

"Itu tidak cocok, ada ketentuan yang mengatur tentang pencemaran nama baik atau ujaran yang menyebabkan permusuhan berdasarkan suku agama ras dan antar golongan. Bisnis kan tidak mengenal agama atau suku. Jadi, justru pasal 28 ayat 2 UU ITE itu justru mengaburkan substansi UU tersebut," katanya.

Lalu, pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 UU ITE pada praktiknya justru digunakan untuk membungkam suara yang berbeda dan mengkritik pemerintah, pelaksanaan UU ITE ini mengesankan seolah olah penegak hukum kepolisian dan kejaksaan menjadi alat dari kekuasaan untuk membungkam kritik.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Sulha Handayani