3
Netral English Netral Mandarin
23:40 wib
Kementerian Lingkungan Hidup mengungkap ada peningkatan titik panas yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan di beberapa provinsi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan kegiatan sekolah tatap muka bisa dilakukan pada semester kedua tahun ini, atau tepatnya pada Juli 2021 mendatang.
Tim HRS Datangi Mahfud Minta Markas FPI Tak Disita, Netizen: Berkotek PASTI yang Bertelor

Jumat, 12-Februari-2021 08:50

Tim HRS Datangi Mahfud agar Markas FPI Tak Disita
Foto : Fajar Online
Tim HRS Datangi Mahfud agar Markas FPI Tak Disita
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pengacara Habib Rizieq Shihab, yang juga masuk tim advokasi Markaz Syariah, mendatangi kantor Kemenko Polhukam untuk meminta bantuan hukum yang salah satunya agar lahan Markaz Syariah tak diambil. PT Perkebunan Nasional (PTPN) VIII mengatakan permohonan itu tidak mengubah proses hukum yang sudah diajukan.

"Terkait permohonan itu mungkin untuk sementara tidak akan mengubah proses hukum yang sedang diajukan. Andaipun ada sebuah keputusan di akhir, mungkin ya intinya kita tidak bisa memutuskan sendiri. Karena ada keterkaitan, di lain sisi, PTPN ada pertanggungjawaban kepada Menteri BUMN, gitu kan ya terkait masalah persoalan ini. Ini salah satu bentuk pertanggungjawaban dari pengurus direksi," kata Kuasa Hukum PTPN VIII Ikbar Firdaus Nurahman, Kamis (11/2/2021).

Di akun FB Mak Lambe Turah, Jumat (12/2/21) berita tersebut ramai menjadi sorotan. Sejumlah netizen memberikan komentar bahkan ada yang menduga Mahfud MD membela keberadaan lahan markas FPI agar dikelola NU atau Muhammadiyah.

MLT: "Mak meyakini sejak dulu, sekarang besok dan selamanya. Kalau........ Yang berkotek itu PASTI yang bertelor, yang suka nuding2 orang, berarti dia lah yang sering melakukannya."

Mbah Jawi Kampoeng Dalem: "Permohonan perlu dipertimbangkan....karna disitu tempat mendidik umat....tapi......mendidik menjadi kaum pecinta negri apa pembenci negri.... Kata2 markas kelihatan sangar...daripada pondok pesantren/ lembaga pendidikan....apakah ada yg markas besar....lebih sangar lagi."

Siti Khadijah: "Satu kata, jangan biarkan bibit rumput liar merusak pohon2 lainnya, disaat negera sedang bersih2 radikal, membiarkan markaz syariah berdiri adalah suatu KESALAHAN."

Anam Banthenx: "Pada akhir2 kisruh lahan markas syariah pak mahfud agak membela fpi."

Kgph Adipati Sekar Langit: "Masalahnya kmrn2 pak Mahfud beropini utk mempertahankan pondok itu, agar di kelola MU atau NU. Dia kyk bukan menteri sbg bgian dr pemerintah saat dia komentar. Ajuuurrr jummm, klo di bela."

Sebelumnya diberitakan Kuasa Hukum PTPN VIII Ikbar Firdaus Nurahman mengatakan permohonan yang dilakukan oleh tim Habib Rizieq itu sah-sah saja. Namun, pihaknya tetap menyerahkan proses penyelidikan ke tim penyidik.

"Terkait masalah upaya yang dilakukan pihak FPI, ya sah-sah aja upaya apapun. Sah-sah aja, tapi terkait masalah laporan ini, kita tidak akan mendahului proses penyelidikan dari penyidik. Kita lihat aja lah, kita lihat aja proses penyelidikan ini sampai mana," ujarnya.

"Kalau misalnya ada solusi terbaik buat semua pun, ya mungkin itu kita bisa lihat, karena setahu saya pihak PTPN pun tidak bisa memutuskan sendiri karena ada kepasitas. Dalam artian ada di bawah Kementerian BUMN ya," lanjut Ikbar.

 Pengacara Habib Rizieq Shihab, yang juga masuk tim advokasi Markaz Syariah, mendatangi kantor Kemenko Polhukam untuk meminta bantuan hukum yang salah satunya agar lahan Markaz Syariah tak diambil. PT Perkebunan Nasional (PTPN) VIII mengatakan permohonan itu tidak mengubah proses hukum yang sudah diajukan.

"Terkait permohonan itu mungkin untuk sementara tidak akan mengubah proses hukum yang sedang diajukan. Andaipun ada sebuah keputusan di akhir, mungkin ya intinya kita tidak bisa memutuskan sendiri. Karena ada keterkaitan, di lain sisi, PTPN ada pertanggungjawaban kepada Menteri BUMN, gitu kan ya terkait masalah persoalan ini. Ini salah satu bentuk pertanggungjawaban dari pengurus direksi," kata Kuasa Hukum PTPN VIII Ikbar Firdaus Nurahman, ketika dihubungi, Kamis (11/2/2021).

Ikbar mengatakan permohonan yang dilakukan oleh tim Habib Rizieq itu sah-sah saja. Namun, pihaknya tetap menyerahkan proses penyelidikan ke tim penyidik.

"Terkait masalah upaya yang dilakukan pihak FPI, ya sah-sah aja upaya apapun. Sah-sah aja, tapi terkait masalah laporan ini, kita tidak akan mendahului proses penyelidikan dari penyidik. Kita lihat aja lah, kita lihat aja proses penyelidikan ini sampai mana," ujarnya.

"Kalau misalnya ada solusi terbaik buat semua pun, ya mungkin itu kita bisa lihat, karena setahu saya pihak PTPN pun tidak bisa memutuskan sendiri karena ada kepasitas. Dalam artian ada di bawah Kementerian BUMN ya," lanjut Ikbar seperti dilansir Detik.com.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto