Netral English Netral Mandarin
01:02wib
Lebih dari 4.300 orang telah meninggal dunia akibat "jamur hitam" di India yang umumnya menyerang pasien-pasien Covid-19. Gojek, Grab, dan ShopeeFood membantah terlibat dalam seruan aksi demo nasinonal Jokowi End Game yang berlangsung hari ini.
Tolak Sertifikasi Dai, Fraksi PKS: Ini Menyerupai Litsus Era Soeharto

Selasa, 08-Juni-2021 20:22

Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Iskan Qolba Lubis
Foto : Istimewa
Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Iskan Qolba Lubis
9

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Iskan Qolba Lubis, mengaku kecewa dengan wacana Kementerian Agama (Kemenag) untuk melakukan sertifikasi dai di Indonesia.

Menurut Iskan, sertifikasi tersebut menyerupai Penelitian Khusus (Litsus) yang terjadi di era orde baru (Orba).

“Alasan pertama mengapa PKS menolak sertifikasi tersebut ialah hal ini menyerupai Litsus yang dilakukan di era Soeharto untuk mengontrol dan membatasi siapa yang disukai dan tidak disukai oleh pemerintah,” kata Iskan seperti dikutip netralnews.com dari laman Fraksi PKS, Selasa (8/6/2021).

Selain itu, Iskan berpendapat kalau hal tersebut juga bertentangan dengan hak kebebasan berbicara dan berpendapat selayaknya berdakwah tanpa harus memiliki sertifikasi.

“ini bertentangan dengan konstitusi negara kita, yang menjunjung tinggi hak kebebasan berbicara dan berpendapat. Semua orang berhak menyuarakan pendapatnya begitu pula dai, ia berhak dan bebas untuk menebarkan ilmu yang ia miliki tanpa harus melalui proses sertifikasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Iksan menyampaikan bahwa tugas negara dalam konstitusi adalah melindungi segenap tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, kesejahteraan umum, dan ikut dalam perdamaian dunia.

"Dalam hal ini negara tidak boleh masuk terlalu dalam terminologi agama. Terlebih, dengan adanya sertifikasi ini pemerintah seakan mengatur pikiran dan keyakinan masyarakat,” jelas Anggota Komisi VIII DPR itu.

Karenanya, Iksan menegaskan bahwa PKS menolak wacana Kemenag untuk melakukan sertifikasi bagi para dai dan penceramah.

“Dengan ini saya mewakili PKS menolak sertifikasi dai tersebut dan ke depan masyarakat berhak untuk melakukan perlawanan hukum dengan jalur-jalur yang legal dengan membawanya ke Mahkamah Agung (MA) semisal,” tutup Iskan.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati