Netral English Netral Mandarin
13:52 wib
Sony Pictures mengumumkan tunda perilisan film baru mereka. Film Cinderella yang sedianya dijadwalkan rilis pada 5 Februari 2021 diundur ke 16 Juli 2021. Film Ghostbusters: Afterlife juga diundur. Kementerian Kesehatan menegaskan, hampir tak mungkin seseorang yang divaksin Sinovac terinfeksi virus corona karena vaksin. Sebab, vaksin tersebut berisi virus mati.
TPDI: DPR Harus Buka Akses bagi Publik untuk Beri Masukan Soal Calon Kapolri Komjen Sigit

Kamis, 14-January-2021 15:40

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus
Foto : Netralnews.com/Adiel Manafe
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus mengomentari keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan nama Komjen Listyo Sigit Prabowo ke DPR sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Idham Azis.

"Presiden telah melaksanakan tugas konstitusionalnya yaitu mengajukan satu nama calon Kapolri dan yang diajukan adalah Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo di tengah pro kontra dan kontroversi," kata Petrus dalam keterangan tertulisnya yang diterima netralnews.com, Kamis (14/1/2021).

Menurut Petrus, setelah DPR menerima nama calon Kapolri yang diajukanPresiden Jokowi pada Rabu (13/1/2021) kemarin untuk selanjutnya dilakukan uji rekam jejak atau fit and proper test, maka DPR perlu membuka ruang partisipasi publik untuk memberikan kritik dan masukan terhadap calon Kapolri.



"Karena ada sejumlah isu yang mesti didengarkan dan diklarifikasi melalui uji rekam jejak di DPR, sehingga publik berharap DPR membuka ruang bagi partisipasi publik untuk memberi masukan, saran dan kritik termasuk kritik terhadap usul pencalonan Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri," ujarnya.

"Begitu pula dengan Presiden Jokowi, meskipun Presiden hanya mengajukan Komjen Sigit, akan tetapi DPR bisa saja menolak dan meminta agar Presiden mengajukan calon pengganti lain, jika berdasarkan hasil uji rekam jejak DPR menemukan hal baru yang belum masuk ke Kompolnas, Presiden dan juga DPR," jelas Petrus.

DPR Harus Buka Akses Untuk Publik Memberi Masukan Soal Calon Kapolri

Petrus menyebut, DPR memiliki waktu selama 20 hari dalam melakukan uji rekam jejak terhadap Komjen Sigit sebagai calon Kapolri tunggal. Karena itu, ia menegaskan, dalam 20 hari ke depan DPR diharapkan membuka akses seluas- luasnya bagi publik.

"Agar publik dapat berpartisipasi memberikan masukan, informasi dan kritik, terkait rekam jejak Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo, terutama mendengarkan informasi dari internal Bareskrim Polri," ungkap Advokat Peradi itu. 

DPR, lanjut Petrus, tidak boleh hanya sekedar formalitas mengadakan uji rekam jejak, tanpa dengan sungguh-sungguh mendengar dari kritik, saran dan masukan dari masyarakat, terutama kalangan organisasi profesi advokat, masyarakat pencari keadilan, tentang bagaimana sosok calon Kapolri dalam pelayanan keadilan sejak masih berpengkat Kapolsek hingga Kabareskrim.

"Juga bagaimana sebenarnya tentang tanggung jawab Kabareskrim dalam kasus dugaan suap pencabutan Red Notice Djoko S. Tjandra yang menyebabkan 2 (dua) orang Jenderal Polisi masing- masing Irjen Pol. Napoleon Bonaparte dan Brigjen Pol. Prestijo Utomo, menjadi tersangka atau terdakwa korupsi suap, dan dampak atau pengaruhnya terhadap kepemimpinan Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo sebagai Kabareskrim," pungkas Petrus.

Seperti diberitakan, Presiden Jokowi mengajukan nama Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Idham Azis yang akan memasuki masa purnabakti pada 30 Januari mendatang.

Nama Komjen Sigit diajukan Jokowi ke DPR melalui Surat Presiden (Surpres) bernomor: R-02/Pres/01/2021 yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Rabu (13/1/2021) kemarin.

"Surpres telah kami terima, presiden menyampaikan calon Kapolri dengan nama tuunggal dengan nama Listyo Sigit Prabowo yang saat ini menjabat Kabareskrim Polri," kata Ketua DPR Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/1).

Surat Presiden itu akan dibahas di Rapat Pimpinan DPR, Rapat Badan Musyawarah (Bamus) bersama perwakilan fraksi di DPR untuk memberikan mandat tersebut kepada Komisi III DPR yang membidangi hukum dan HAM agar segera menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Komjen Sigit sebagai calon Kapolri.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli