3
Netral English Netral Mandarin
09:02 wib
Salah satu pendiri Partai Demokrat (PD), Hencky Luntunngan, menyebut KLB dipastikan akan digelar pada Maret ini. Pemerintah memutuskan mencabut aturan mengenai investasi industri minuman keras yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
Minta Bukti jika JKW Serius Revisi UU ITE, TZ:  Bebaskan Tahanan UU ITE dari Penjara!

Rabu, 17-Februari-2021 09:15

Minta Bukti jika JKW Serius Revisi UU ITE, Tengku Zul minta Bebaskan Tahanan UU ITE dari Penjara!
Foto : Tengku Zulkarnain
Minta Bukti jika JKW Serius Revisi UU ITE, Tengku Zul minta Bebaskan Tahanan UU ITE dari Penjara!
1

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Mantan Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain mendukung Presiden Jokowi untuk melakukan revisi UU ITE. Namun ia mengutip pernyataan Kontras yang ragu dengan keputusan Jokowi.

"Kontras Ragu beliau serius revisi UU ITE. Saya mendukung penuh dan apresiasi pak  @jokowi  yg minta revisi UU ITE," kata Zul.

Uniknya, Zul minta syarat sebagai bukti Jokowi serius.

"Jika benar serius, coba bebaskan tahanan UU ITE dari penjara," imbuh Zul.

Sementara itu secara terpisah, Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin menyambut baik rencana pemerintah yang ingin merevisi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), karena menganggap banyaknya pasal karet dan tidak berkeadilan serta multitafsir. Sesuai mekanisme yang berlaku, pemerintah dapat mengusulkan revisi undang-undang kepada DPR.

"DPR menyambut baik rencana revisi tersebut, masyarakat diharapkan juga dapat menggunakan media sosial dengan bijak. Saat ini, Undang-undang ITE selalu dijadikan untuk saling lapor melapor terhadap pihak yang saling berseberangan karena permasalahan kecil di media sosial" kata Azis Syamsuddin lewat keterangan tertulis, Selasa, 16 Februari 2021.

Wakil Ketua Umum Golkar itu mengharapkan agar Undang-undang ITE seharusnya dapat lebih mempertimbangkan prinsip keadilan, sehingga tidak ada lagi pasal karet yang multitafsir dan membuat orang saling melaporkan. Hal itu untuk tetap menjaga demokrasi yang tetap berjalan sesuai harapan dalam menyampaikan kebebasan berpendapat.

"Kita sudah jenuh dengan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan, itu saja yang kerap kita dengar jika terjadi pelaporan mengatasnamakan Undang-undang ITE ribut di media sosial, itu saja yang dipakai seseorang untuk melaporkan ke pihak Kepolisian " ujarnya dinukil Tempo.co.

Usul revisi ini disampaikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam acara pengarahan kepada pimpinan TNI/Polri, Senin, 15 Februari 2021. "Kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi UU ini, karena di sinilah hulunya, hulunya ada di sini. Revisi," kata Jokowi seperti disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin malam, 15 Februari 2021.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto