Netral English Netral Mandarin
15:51 wib
Sejumlah ahli mengkritik penerapan alat deteksi Covid-19 GeNose karena masih tahap ekperimental. Belum bisa dipakai dalam pelayanan publik khususnya screening Covid-19. Polri menegaskan akan menindaklanjuti kasus rasisme yang dialami mantan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. Diketahui, Pigai menjadi korban rasis yang dilakukan Ambroncius Nababan.
ULMWP Deklarasikan Pemerintahan Papua Barat, Teddy: Orang Main Presiden-presidenan Kok Ditanggapi

Kamis, 03-December-2020 16:30

Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi
Foto : Twitter
Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi
14

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada tanggal 1 Desember kemarin, diwarnai oleh pernyataan kontroversial Papua Barat yang mendeklarasikan kemerdekaannya.

United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mendeklarasikan pembentukan pemerintah sementara Republik Papua Barat dengan mencalonkan Benny Wenda sebagai Presiden interim Papua Barat.

Dewan pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Teddy Gusnaidi angkat bicara terkait deklarasi tersebut. Bahkan dirinya mengaku banyak mendapat pertanyaan, mengapa dirinya terkesan diam tanpa menanggapi.



"Ada yang tanya, kok soal papua barat gak ditanggapi? Gue jawab, apa yang ma ditanggapi? Wong orang main presiden-presiden kok ditanggapi? Sama temen OPM nya aja gak diakui," kata Teddy dalam akun Twitternya, @TeddyGusnaidi.

"Biarin aja, ntar juga kalo udah capek main dia pulang. Kita fokus berantas adikalisme aja.. @BennyWenda," lanjut dia.

Diketahui ULMWP menandai 1 Desember sebagai hari kemerdekaan Papua Barat. Tanggal itu merujuk pada deklarasi kemerdekaan Papua Barat dari pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1961.

Pembentukan pemerintahan sementara yang lepas dari Indonesia itu, diumumkan tepat pada perayaan hari lahirnya negara Papua Barat, Selasa 1 Desember 2020.

Menurut ULMWP, pembentukan pemerintah sementara dalam penantian ini bertujuan untuk memobilisasi rakyat Papua Barat yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat, untuk mewujudkan referendum menuju kemerdekaan.

Dalam keterangan ULMWP, pemerintah sementara yang dipimpin Benny Wenda berhak membuat deklarasi kemerdekaan sepihak dalam waktu dekat, atas nama rakyat Papua Barat.

Dengan demikian, Benny Wenda dalam komunike mengatasnamakan ULMWP juga menegaskan keberadaan pemerintahan serta militer Indonesia di Papua adalah ilegal.

"Kini, struktur kehadiran negara Indonesia di Papua Barat adalah ilegal," ucapnya.

Terkait peristiwa deklarasi kemerdekaan Papua Barat, hingga saat ini belum ada tanggapan dari pihak istana.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Sesmawati