Netral English Netral Mandarin
17:51wib
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres memperingatkan dunia berada di jalur bencana lantaran pemanasan global yang terus berlangsung. Uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 11 calon hakim agung usulan Komisi Yudisial (KY) di Komisi III DPR akan digelar pada pekan depan.
Ungkit ASN Koruptor Terbanyak Ada di Jakarta, Tak Disangka Eko Kuntadhi Bilang Begini

Jumat, 10-September-2021 08:12

Ilustrasi ASN di DKI Jakarta
Foto : Republika
Ilustrasi ASN di DKI Jakarta
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Eko Kuntadhi mengungkit temuan data BKN tahun 2018 yang menyebutkan bahwa jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan korupsi terbanyak ada di DKI Jakarta.

Lucunya, Eko Kuntadhi custru menyindir dengan menyebut media penyebarnya sebagai media cebong. 

“Halah. Boong. Dasar koran Cebong!” kata Eko Kuntadhi, Kamis malam 9 September 2021.

Untuk diketahui sebelumnya DKI Jakarta menduduki peringkat pertama dengan jumlah koruptor tertinggi di tingkat provinsi. 

Hal tersebut terungkap dari data Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tahun 2018 yang menyebut ada 2.357 aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia yang tersandung kasus tindak pidana korupsi dan sudah berkekuatan hukum tetap. 

“Untuk pegawai ASN di tingkat Provinsi yang terbanyak ada di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 52 orang dan Sumatra Utara (Sumut) 33 orang,” ujar juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah (14/9/2018) silam. 

Selain itu, terdapat lima daerah lainnya yang masuk kategori teratas untuk ASN koruptor yang belum diberhentikan, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Sumut berada di tingkat pertama dengan jumlah ASN mencapai 298 orang, disusul Jawa Barat 193 orang, Riau 190 orang, Nusa Tenggara Timur 183 orang, dan Papua 146 orang. 

Pihaknya berharap kepala daerah memperhatikan kondisi ini agar dapat melakukan penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku korupsi. Sesuai peraturan yang berlaku, para ASN yang telah divonis melakukan kejahatan jabatan seperti korupsi, harus diberhentikan tidak dengan hormat. 

Aturan yang mengatur mengenai pemberhentian ASN terlibat korupsi antara lain Pasal 87 Ayat 4b UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Pasal 23 Ayat 5e UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 mengenai Pokok-Pokok Kepegawaian. Kemudian Pasal 23 Ayat 4a UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS),  dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS. 

“Ke depan diharapkan para peja-bat pembina kepegawaian (PPK), termasuk kepala daerah agar membangun sistem pelaporan sehingga tindakan hukum yang dilakukan tidak harus menunggu hingga ribuan ASN belum diberhentikan seperti saat ini,” pungkas Febri. 

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Nazaruli