Netral English Netral Mandarin
12:00wib
Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen masyarakat setuju sekolah dan rumah ibadah dibuka kembali meski masih di tengah kondisi pandemi corona. Data pengguna Facebook yang mencapai 533 juta, baru-baru ini dikabarkan telah dicuri hacker. Facebook menyatakan, tak akan memberi tahu data siapa saja yang telah dicuri.
Upaya Pidanakan JKW Lagi-Lagi Ditolak Polisi, Netizen: Kaum Monaslimin Kejang2 deh

Minggu, 28-Februari-2021 07:10

Kerumunan di Maumere saat Presiden lakukan kunjungan
Foto : Istimewa
Kerumunan di Maumere saat Presiden lakukan kunjungan
24

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Sebelumnya, muncul upaya mempidanakan Presiden Jokowi alias dilaporkan polisi oleh Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan namun laporan ditolak polisi. Muncul laporan lagi dari Gerakan Pemuda Islam, ditolak juga. 

Warganet pun banyak menyoroti hal itu. Di akun FB Mak Lambe Turah, sejumlah netizen berkomentar dari mulai gregetan sampai dengan menduga pihak oposisi kejang-kejang.

MLT: "Makin jadi jadi yg gregetan deh."

Komrad Cryztianto: "Gak seru ya pakk??? Belum sampai duduk ngopi2 udah nyuruh mereka pada pulang.."

Vhendy Yanira: "Kaum monaslimin kejang2 deh."

Doni Rookie: "Begini ya kita ini menganut sistem.presidential. presiden itu keistimewaan nya hampir seperti raja bahkan kepres itu lebih tinggi dari undang2. Dan bawahan preaiden itu ada kejasaan agung. Polisi. Tni dan semua departement2. Jadi jangan disamakan lah sama yang onoh yang bukan siapa2."

Sebelumnya diberitakan, Kepolisian RI mengemukakan alasan menolak dua laporan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam kasus kerumunan di Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Sebenarnya bukan menolak laporan," ucap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono saat dikonfirmasi pada Sabtu, 27 Februari 2021.

Sebagaimana diketahui, Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan dan Gerakan Pemuda Islam melaporkan Jokowi ke polisi lantaran diduga melanggar protokol kesehatan dengan menciptakan kerumunan pada kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur (NTT).

Namun, kedua laporan terkait Presiden Jokowi tak ditindaklanjuti oleh kepolisian. Rusdi menjelaskan, saat pelapor berkonsultasi, pihaknya menilai kasus kerumunan itu tidak melanggar hukum.

Atas alasan itulah tidak ada tindak lanjut proses pembuatan laporan polisi oleh calon pelapor.

"Setelah melakukan konsultasi dengan pihak yang akan membuat laporan, Ka (Kepala) SPKT Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dalam peristiwa tersebut, sehingga tidak di lanjutkan dengan membuat sebuah laporan polisi," ucap Rusdi. 

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto