Netral English Netral Mandarin
14:14wib
Partai Ummat  menyinggung dominansi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam evaluasi tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. China kembali menggertak Amerika Serikat setelah Presiden Joe Biden menyatakan bahwa ia akan membela Taiwan jika Negeri Tirai Bambu menyerang.
Usai PAN Merapat ke JKW, Isu Amandemen Muncul Lagi, Mardani: Bukan Sesuatu yang Haram tapi Amat Bahaya

Kamis, 02-September-2021 10:52

Mardani Ali Sera
Foto : dpr.go
Mardani Ali Sera
33

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Usai PAn bergabung dalam koalisi Presiden Joko Widodo, isu amandemen UUD 1945 kembali beredar. 

Politikus PKS, Mardani Ali Sera langsung memberikan tanggapan dan menyebut wacana tersebut bukan suatu hal haram namun saat ini amatlah berbahaya. 

“Memang evaluasi harus selalu dilakukan, amandemen juga bukan sesuatu yang haram. Tp dalam kondisi isu tiga periode sudah berkembang serta perimbangan koalisi dan oposisi yang jomplang, ide amandemen amat bahaya. Belum lg di masa pandemi kita tidak bisa optimal mengadu argumen,” kata Mardani Ali Sera, Kamis 2 Septe,ber 2021.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) menggulirkan wacana amandemen UUD 1945 usai merapat ke Istana. Wacana amandemen ini sempat dituding sebagai jalan untuk meloloskan perpanjangan masa jabatan presiden dengan amandemen.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat memanggil para petinggi partai politik (parpol) koalisi. Pertemuan tersebut menarik perhatian karena keikutsertaan PAN, yang notebene belum masuk koalisi.

Beragam spekulasi pun bergulir terkait pertemuan ini. Partai Demokrat (PD) bahkan mengaku sudah mengira dari awal bahwa PAN akan diajak masuk koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Demokrat menduga masuknya PAN ke koalisi Jokowi untuk menggolkan wacana amandemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden.

"Selamat buat PAN. Itu pilihan politik mereka. Masuknya PAN bisa mengoreksi banyak hal kesalahan yang telah dilakukan oleh Presiden," kata Wasekjen PD Irwan kepada wartawan, Jumat (27/8/2021).

"Dugaan saya, sejak awal PAN akan ditarik masuk koalisi karena adanya kebutuhan amandemen UUD 1945, tidak hanya sebatas efektivitas pemerintahan semata. Karena koalisi Jokowi butuh tambahan PAN untuk mengusulkan amandemen, kuorum pengubahan dan pemberian persetujuan," imbuhnya.

Tanggapan PAN

PAN menepis mentah-mentah tudingan yang dilontarkan oleh Wasekjen PD tersebut. PAN meminta Irwan tidak usah membuat gaduh.

"Hoax itu. Kami minta Saudara Irwan dari Partai Demokrat tidak perlu membuat gaduh dengan 'menduga-duga' terkait isu amendemen UUD 1945. Apalagi sampai membawa-bawa nama PAN," kata juru bicara DPP PAN Rizki Aljupri kepada wartawan, Jumat (27/8/2021).

Baca juga:Ketum PAN: Setelah 23 Tahun Amandemen Perlu Dievaluasi, Termasuk DemokrasiRizki mengatakan PAN telah menegaskan amendemen UUD 1945 tidak akan terjadi. Hal itu telah diungkapkan oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan.

"Hari Senin kemarin tanggal 23 Agustus 2021 saat perayaan HUT PAN, Ketua Umum kami Bapak Zulkifli Hasan sudah secara tegas menyatakan bahwa amendemen UUD 1945 tidak akan terjadi," kata dia.

Wacana Amandemen Digulirkan

Namun, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) justru turut menggulirkan wacana amandemen tersebut. Awalnya, dia mengungkap apa saja yang dibahas dengan Jokowi dalam pertemuan tersebut.

"Satu, mengenai pandemi COVID; dua, mengenai ekonomi; ketiga, mengenai hubungan pusat dan daerah," ujar Zulhas pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN di Jakarta Selatan, Selasa (31/8/2021).

Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Zulhas bercerita ada pula pembahasan terkait problematika yang saat ini terjadi di lingkup kelembagaan Indonesia.

"Ada beberapa bicara, 'Wah, kita kalau gini terus, ribut, susah, lamban, bupati nggak ikut gubernur, gubernur nggak ikut macam-macamlah ya'. Merasa KY lembaga paling tinggi, paling kuat, MA nggak. MA merasa paling kuasa, MK nggak. MK katanya yang paling kuasa. DPR paling kuasa. Semua merasa paling kuasa," kata Zulhas.

Oleh karena itu, dia menilai perlu adanya evaluasi setelah 23 tahun berjalannya amandemen UUD 1945. Selain itu, Zulhas menyebut demokrasi tak luput harus ikut dievaluasi.

"Jadi, setelah 23 tahun, hasil amandemen itu menurut saya memang perlu dievaluasi. Termasuk demokrasi kita ini, kita mau ke mana, perlu dievaluasi," jelas Zulhas.

Zulhas juga menyinggung salah satu pihak yang menilai bahwa sistem demokrasi terpimpin lebih cocok diterapkan. Kendati begitu, dia menjelaskan bahwa sila keempat dalam Pancasila menyebutkan demokrasi berlandaskan musyawarah dan mufakat.

"Ada juga yang mengatakan, 'Wah, kita cocoknya perlu demokrasi terpimpin'. Ada yang bicara gitu. Saya menyampaikan, kalau mau dikasih istilah, jelas dong sila keempat itu 'Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan'. Jadi, kalau mau, kita ini memang demokrasi yang musyawarah, demokrasi dimusyawarahkan. Dipimpin oleh orang yang punya hikmah," jelas Zulhas.

"Jadi bukan terpimpin. Kalau di sila keempat itu kan demokrasi dimusyawarahkan," imbuhnya seperti dinukil detik.com.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Sulha Handayani