Netral English Netral Mandarin
10:22wib
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku siap maju menjadi calon presiden (capres) di Pilpres 2024. Presiden Joko Widodo ingin agar pelaksanaan penyuntikan booster vaksin Covid-19 dilakukan mulai awal 2022.
Usai Pandemi, JKW Sebut RI Bisa Capai Peringkat Ke-7 Ekonomi Dunia, DS: Sayangnya Sebagian Menterinya Gagap

Kamis, 14-Oktober-2021 14:20

Presiden Joko Widodo
Foto : Istimewa
Presiden Joko Widodo
4

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Denny Siregar menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa setelah pandemi, semestinya Indonesia bisa menjadi kekuatan ekonomi peringkat ke-7 terbesar. 

“Presiden @jokowi ini mimpi dan visinya besar banget. Sayangnya, sebagian Menterinya gagap ngikutin dia. Yang gak mampu, biasanya ditendang dari kursi,” kata Denny Siregar, Kamis 14 Oktober 2021.

“Nah, @kemkominfo bisa gak nerima tantangan @jokowi? Jangan kepontal2 ya..,” imbuhnya.

Sementara sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia bisa menjadi negara dengan ekonomi peringkat ke-7 terbesar dunia pada 2030 jika pertumbuhan digitalisasi di sektor ekonomi dan keuangan berjalan secara tepat dan cepat.

“Jika kita kawal secara tepat dan cepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital setelah China dan India, dan dapat membawa kita menjadi eknomi terbesar dunia ketujuh di 2030,” ujar Presiden Jokowi dalam OJK Virtual Innovation Day di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/10).

Menurut Presiden Jokowi, saat ini digitalisasi berkembang pesat bahkan di tengah pandemi Covid-19. Bank digital, perusahaan asuransi digital, perusahaan pembayaran elektronik (e-payment), dan layanan finansial berbasis teknologi (fintech) banyak muncul dan mudah dijangkau masyarakat.

Namun muncul masalah di tengah perkembangan digitalisasi, antara lain adanya berbagai penipuan dan tindak pidana keuangan lainnya yang merugikan masyarakat.

Menanggapi itu, Presiden mengingatkan OJK dan pelaku industri jasa keuangan untuk menjaga dan mengawal perkembangan digitalisasi sektor keuangan agar dapat tumbuh secara sehat dan berkontribusi terhadap ekonomi masyarakat.

Presiden menambahkan bahwa ekosistem ekonomi dan keuangan digital harus memiliki kebijakan untuk memitigasi risiko permasalahan hukum dan sosial yang bisa menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Selain itu, pembiayaan dari industri keuangan digital dapat disalurkan untuk kegiatan ekonmi produktif serta menyasar masyarakat yang tidak terjangkau pelayanan perbankan konvensional.

“Keuangan digital juga dapat membantu pelaku UMKM untuk melakukan lebih banyak transaksi digital yang minim aktivitas fisik, serta membawa UMKM naik kelas dan go digital,” imbuh Jokowi

Presiden juga meminta perusahaan keuangan digital untuk dapat memberikan pelayanan keuangan digital ke seluruh penjuru tanah air, bukan hanya berpusat di Pulau Jawa.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Sulha Handayani