Netral English Netral Mandarin
06:42wib
Menkes Singapura meminta pasien Covid-19 yang masih muda dan telah mendapatkan vaksin penuh untuk dirawat di rumah mengingat kapasitas unit gawat darurat hampir penuh. KPK menjadwalkan pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, hari ini.
Usai Peralihan Status Pegawai KPK ke ASN, Begini Kata Ruhut Sitompul

Kamis, 03-Juni-2021 19:15

Politikus Ruhut Sitompul
Foto : Antara
Politikus Ruhut Sitompul
13

JAKARTA, NETRALNEWS.COM.- Politisi PDI Perjuangan Ruhut Sitompul meyakini Komisi Pemberantasan Kosrupsi (KPK) akan tetap independen sebagaimana TNI, polisi, hingga jaksa setelah pegawainya beralih menjadi aparatur sipil negara (ASN).

 

Ruhut Sitompul dalam rilis diterima di Jakarta, Kamis (3/6/2021), memberikan tanggapan terkait status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang beralih menjadi aparatur sipil negara (ASN).

 

"Tetap. Polisi apa tidak independen? Jaksa tidak independen? TNI apa tidak independen?," kata Ruhut Sitompul. 

Ruhut menyampaikan peralihan menjadi ASN itu membuat status pegawai KPK menjadi jelas. Sebab, Ruhut merasa enggan KPK terlihat seolah terbagi menjadi dua.

 

"Karena itu, saya tidak mau KPK itu ada negara di dalam negara," ucapnya.

 

Lebih jauh, Ruhut juga menanggapi soal tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK yang menyita perhatian publik.

 

Awalnya, Ruhut menyinggung pernyataan Kasatgas Pembelajaran Internal KPK Hotman Tambunan saat berdebat dengannya dalam program di salah satu stasiun televisi.

 

"Jadi kaitan dengan yang ramai-ramai kemarin wawasan kebangsaan, jujur aja lah, kan sudah aturan. Dia (Hotman) kemarin menyinggung pasal aturan, hei, ada syarat aturan menjadi ASN," kata dia.

 

Para pegawai yang tidak lulus tersebut menurut dia karena memiliki umur yang sudah lewat dari batasan yang diatur.

 

Seperti diketahui, KPK resmi melantik 1.271 pegawai yang lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) pada Selasa 1 Juni 2021. Sebanyak 75 pegawai dari 1.349 pegawai KPK yang mengikuti TWK tersebut dinyatakan tidak lolos.

 

Dari 75 pegawai yang tak lolos itu, 51 di antaranya diberhentikan karena mendapat penilaian merah. Kemudian, 24 pegawai akan dibina kembali.

Reporter : Antara
Editor : Nazaruli