Netral English Netral Mandarin
21:51wib
Ahli patologi klinis Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Tonang Dwi Ardyanto menduga bahwa varian Omicron sudah masuk Indonesia. Sebanyak 10.000 buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di tiga tempat, yakni Istana Kepresidenan, Mahkamah Konstitusi, dan Balai Kota DKI Jakarta, hari ini.
Usai PKS Tolak Asas Tunggal Pancasila, Tofa: Apakah Partai Diperbolehkan TIDAK PAKAI PANCASILA sebagai Asas?

Kamis, 28-Oktober-2021 10:05

Mustofa Nahrawardaya
Foto : Twitter/Mustofa Nahrawardaya
Mustofa Nahrawardaya
19

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Politikus Partai Ummat, Mustofa Nahrawardaya menanggpi seorang warganet yang mengritik PKS dan menyebutnya menolak asas tunggal Pancasila. 

Mulanya seorang netizen bernama ValarMorghulis @studiklub mengatakan:

"Tinggal dilihat faktanya di atas:

1. PKS menolak asas tunggal Pancasila.

2. PKS sekubu dg mrk yg menolak Pancasila.

Logika org waras udah tau apa kesimpulannya," katanya.

Mustofa pun memberikan tanggapan.

“Mau tanya: setelah PKS menolak asas tunggal Pancasila, apakah saat ini Partai Politik/Ormas diperbolehkan untuk TIDAK PAKAI PANCASILA sebagai asas?” kata Mustofa, Kamis 28 Oktober 2021.

Untuk diketahui, [ada 2013, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan tak mau kompromi soal asas tunggal Pancasila yang diatur di RUU Ormas. PKS menolak tegas klausul tersebut yang dianggap bisa membelenggu ormas-ormas Islam.

"Kita masih dalam posisi yang sama, menolak, karena secara prinsip tentang asas kita sudah punya rujukan yakni UU tentang parpol, bukan asas tunggal Pancasila," kata Ketua FPKS DPR Hidayat Nurwahid saat berbincang, Kamis (4/4/2013).

Yang dimaksud asas dalam UU Parpol adalah terbukanya asas lain sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila. Klausul yang diatur di RUU Ormas dianggap melenceng dari aturan sebelumnya.

"Kenapa justru pemerintah mengubahnya kemudian anggota DPR lain ikut-ikutan berubah, kita ingin kembalikan semangat reformasi," tegasnya.

Terkait hal ini, PKS menawarkan alternatif klausuf asas ormas. "Kalau misalnya asas ormas adalah Pancasila dan UUD 1945 dan diperbolehkan memasukkan asas lain sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, itu boleh," kata Hidayat.

PKS juga masih menentang klausul tentang pembubaran ormas yang bisa dilakukan pemerintah tanpa putusan hukum. "Kedua, tentang pemberian sanksi, bahwa sanksi perlu diberikan iya tapi melalui mekanisme negara hukum di mana pengadilan itu dikedepankan," tegasnya dinukil detik.com.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Sesmawati

Berita Terkait

Berita Rekomendasi