Kamis, 03-December-2020 11:45

MEDAN, NETRALNEWS.COM - Seorang Da’i Ustaz Hilmi Firdausi memberikan masukkan kepada pemerintah, agar Presiden, Panglima TNI dan Kapolri berkantor sementara di Papua.

Seperti diketahui, pada awal Desember 2020, Papua Barat mendeklarasikan kemerdekaannya. Pendeklarasian itu disampaikan oleh Tokoh Kemerdekaan Papua Barat bernama Benny Wenda.

"Sdkit masukan utk pemerintah, jk mungkin Presiden, Panglima TNI & Kapolri berkantor sementara di Papua," kata Ustaz Hilmi yang sedang berada di Medan, dikutip dari cuitannya, Kamis (3/12/2020).

Menurut Ustaz Hilmi, usulan itu bisa dilakukan untuk memberi jawaban bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia. 

Selain itu bagi Ustaz Hilmi, saat ini adalah momentum untuk membuktikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati.

"Ini sdkit byk mampu memberi jawaban kpd siapa sj, bhwa Papua tetaplah bagian dr Indonesia. Skrg saatnya buktikan bhw NKRI harga mati," ujar Pemilik SIT Daarul Fikri dan Pengasuh PPA Yatim Dhuafa Assa’adah ini.

Usulan Ustaz Hilmi lantas menuai komentar dari warganet. Berikut beberapa komentarnya.

"Maksudnya di pemerintahan PAPUA BARAT kali,kan sudah di DEKLARASIKAN menjadi NEGARA WEST PAPUA..

Kalo mau berkunjung ke Papua harus pakai visa ya jangan lupa," cuit @Wadiauw1.

"Kita yakin bahwa pemerintah lebih tau apa yg harus diperbuat daripada kita2...dan yg terbaik utk negara ini... tunggu dan lihat aja jgn panik engga jelas..," cuit @keylr08.

"Ni org pangkat nya apa yah trus yg uda di lakukan buat nkri juga apa.. ko ngatur2 presiden panglima Dan kapolri... Bangun2 woyyy," cuit @rachmaniaaputri.

MEDAN, NETRALNEWS.COM - Seorang Da’i Ustaz Hilmi Firdausi memberikan masukkan kepada pemerintah, agar Presiden, Panglima TNI dan Kapolri berkantor sementara di Papua.

Seperti diketahui, pada awal Desember 2020, Papua Barat mendeklarasikan kemerdekaannya. Pendeklarasian itu disampaikan oleh Tokoh Kemerdekaan Papua Barat bernama Benny Wenda.

"Sdkit masukan utk pemerintah, jk mungkin Presiden, Panglima TNI & Kapolri berkantor sementara di Papua," kata Ustaz Hilmi yang sedang berada di Medan, dikutip dari cuitannya, Kamis (3/12/2020).

Menurut Ustaz Hilmi, usulan itu bisa dilakukan untuk memberi jawaban bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia. 

Selain itu bagi Ustaz Hilmi, saat ini adalah momentum untuk membuktikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati.

"Ini sdkit byk mampu memberi jawaban kpd siapa sj, bhwa Papua tetaplah bagian dr Indonesia. Skrg saatnya buktikan bhw NKRI harga mati," ujar Pemilik SIT Daarul Fikri dan Pengasuh PPA Yatim Dhuafa Assa’adah ini.

Usulan Ustaz Hilmi lantas menuai komentar dari warganet. Berikut beberapa komentarnya.

"Maksudnya di pemerintahan PAPUA BARAT kali,kan sudah di DEKLARASIKAN menjadi NEGARA WEST PAPUA..

Kalo mau berkunjung ke Papua harus pakai visa ya jangan lupa," cuit @Wadiauw1.

"Kita yakin bahwa pemerintah lebih tau apa yg harus diperbuat daripada kita2...dan yg terbaik utk negara ini... tunggu dan lihat aja jgn panik engga jelas..," cuit @keylr08.

"Ni org pangkat nya apa yah trus yg uda di lakukan buat nkri juga apa.. ko ngatur2 presiden panglima Dan kapolri... Bangun2 woyyy," cuit @rachmaniaaputri.