3
Netral English Netral Mandarin
11:34 wib
Partai Demokrat memecat sejumlah kader yang dianggap terlibat dan mendukung gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai atau kudeta. Pertumbuhan jumlah orang kaya raya atau crazy rich di Indonesia diproyeksi bakal melampaui China seiring dengan proses distribusi vaksin Covid-19 dilakukan.
Vaksin Mandiri Sasar ASN, Ternyata Ini Alasannya

Kamis, 11-Februari-2021 20:40

Vaksin mandiri sasar ASN.
Foto : Antara
Vaksin mandiri sasar ASN.
1

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Vaksinasi COVID-19 dinilai sangat penting dan mendesak bagi para pekerja di sektor perkantoran sebagai salah satu kelompok yang dianggap berisiko tinggi tertular COVID-19.

Ahli Madya Penyuluh Kesehatan Masyarakat Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Ditjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Bambang P. Cadrana, dalam Webinar bertajuk "Mengapa Perlu Vaksinasi COVID-19 Bagi Pekerja di Sektor Perkantoran”, mengatakan pentingnya vaksinasi bagi pekerja perkantoran.

“Vaksinasi akan melindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19, juga mencegah terbentuknya klaster keluarga yang sempat merebak dari kalangan pekerja perkantoran,” tutur Bambang, Kamis, (11/2/2021).

Oleh karena itu, pihaknya menekankan masyarakat agar tetap melakukan perilaku 3M (termasuk ketika sudah ada vaksin) terutama kepada pekerja perkantoran. Ia mengajak pekerja untuk tak ragu atau takut pada vaksinnya, tetapi takutlah pada virusnya.

Menurut dia, pemerintah juga telah menjamin vaksin yang digunakan sesuai standar atau informasi keamanan dan efektivitas vaksin.

Ia berharap semua pihak membuat, misalnya regulasi internal tempat kerja dan berkoordinasi dengan pengelola program komunikasi tempat kerja bersama berbagai mitra. “Perlu pelibatan CEO, asosiasi, serikat pekerja, tokoh masyarakat, influencer/pakar/ahli dalam menyampaikan pesan 3M dan tentang vaksin,” katanya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Biro SDM dan Umum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Sri Rejeki Nawangsasih mengatakan di tengah pandemi COVID-19 pihaknya telah menyusun berbagai kebijakan pendukung.

Misalnya saja, terkait kebijakan nasional dengan sistem kerja untuk produktivitas selama masa pandemi dan kebijakan nasional terkait sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan dan sistem kerja.

“Kami juga memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik selama pandemi dengan memanfaatkan media dalam jaringan dan teknologi digital,” ujar Sri, dilansir Antara.

 

Reporter : Sulha
Editor : Sulha Handayani