Netral English Netral Mandarin
15:40wib
Sebanyak 11 siswa MTs Harapan Baru Cijantung, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, meninggal saat kegiatan pramuka susur sungai di Sungai Cileueur. Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan moratorium penerbitan izin usaha baru untuk pinjaman online.
Viral Satwa Langka Diobral di Medsos, Pakar Hukum: Polisi Harus Turun Tangan

Minggu, 03-Oktober-2021 12:35

Ilustrasi habitat hewan
Foto : Perhutani
Ilustrasi habitat hewan
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM

Aparat kepolisian diminta turun tangan mengusut aksi kejahatan penjualan satwa langka dan dilindungi yang viral di media sosial (medsos). Pelaku diduga merupakan pemilik akun Instagram @juragan_insyaf.

Dalam postingan akun yang diikuti oleh lebih dari 4.000 pengikut itu tampak beberapa hewan yang dijual seperti orang utan dan satwa dilindungi lainnya.

Aksi ilegal tersebut memantik kemarahan Ketua Animal Defenders Indonesia (ADI), Doni Herdaru. Upaya untuk melaporkan kasus ini ke Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah dilakukan Doni beberapa waktu lalu.

"Namun, prosesnya rumit dan berbelit untuk pelaporan online, membuat orang enggan dan frustasi dalam melaporkan hal-hal seperti ini," kata Doni kepada wartawan, Minggu (3/10/2021).

Untuk itu, Doni meminta kepolisian turut tangan mengusut kasus pidana penjualan satwa langka yang dilindungi ini.

"Polisi pun bisa menangkap dan mengusut jaringan penjualan satwa dilindungi," katanya.

Hal senada dikatakan pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Suparji Ahmad. Ditekankan, penjualan satwa liar dan langka di media sosial melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.

Dikatakan, maraknya jual beli satwa dilindungi berpotensi hilangnya kemampuan adaptasi hewan tersebut karena hidup di luar habitatnya.

"Bahkan berpotensi hewan tersebut tidak terurus maupun mengalami kematian sehingga akan menggangu ekosistem alam hayati," kata Suparji.

Lebih jauh, Suparji mengatakan, perdagangan hewan langka dan dilindungi melanggar ketentuan Undang Undang Nomot 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam Pasal 1 UU tersebut menyebutkan pengertian satwa liar merupakan semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Dikatakan, regulasi tersebut muncul selain untuk melindungi satwa liar dan langka dari kepunahan, juga sebagai suatu konsekuensi dari perjanjian internasional Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild (CITES) yang sudah diratifikasi dengan Keputusan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1987.

"Jenis satwa liar yang dilindungi tersebut masuk dalam kategori satwa yang dilindungi oleh Convention on International Trade of Endangered Species atau disingkat dengan CITES, di mana perjanjian perdagangan internasional ini mengatur tentang dilarangnya memperdagangkan tumbuhan serta satwa yang dilindungi," katanya.

Terkait dengan jual beli satwa liar yang dilindungi tersebut, Suparji mendesak agar pihak kepolisian turun tangan menangani masalah tersebut.

"Karena perbuatan melanggar hukum tersebut merupakan tindakan yang dilarang. Dalam hukum pidana yang berkembang di Indonesia terdapat asas tentang pertanggungjawaban yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan," katanya.

Dipaparkan, asas itu menjadi dasar sebuah kesalahan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Selanjutnya, dalam Pasal 20 Undang-Undang Konservasi Hayati dikelompokkan dalam jenis satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi.

Adapun untuk hewan yang dilindungi apabila diperjualbelikan secara ilegal, diancam dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Hayati. Pasal itu berbunyi, "Setiap orang dilarang untuk: mengambil, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa liar yang dilindungi dalam keadaan hidup; menyimpan memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain baik didalam maupun diluar Indonesia; memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa uang dilindungi atau barang-barang yang terbuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam maupun diluar Indonesia), mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur dan/ atau sarang satwa yang dilindungi.

"Dengan ancaman pidananya penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 juta atau dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 50 juta," kata Suparji.

Namun, terdapat pengecualian dari perdagangan hewan liar tersebut apabila subjek hukum tersebut memliki izin resmi serta prosedur kepemilikan satwa liar yang dilindungi yang seharusnya dimiliki oleh setiap calon pemilik satwa liar tersebut berdasarkan Kepmenhut Nomor 277/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar, yakni untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan dan pengembangbiakan. Permohonan untuk kepemilikan satwa liar yang dilindungi harus diajukan kepada menteri yang memuat di antaranya informasi mengenai jenis, jumlah, jenis kelamin, umur atau ukuran dan wilayang pengambilan serta dilengkapi dengan rencana kerja atau proposal dengan tembusan kepada Dirjen dan otoritas keilmuan.

Reporter : PD Djuarno
Editor : Sulha Handayani