Netral English Netral Mandarin
07:02wib
Putri salah satu pendiri Microsoft, Bill Gates yakni Jennifer Gates, sudah resmi menikah dengan pacarnya. Ia menikah dengan pria muslim dari Mesir bernama Nayel Nassar. Tim bulu tangkis putri China menjadi juara Piala Uber 2020 setelah mengalahkan Jepang pada final yang berlangsung di Ceres Arena, Aarhus, Denmark, Minggu (17/10/2021) dini hari WIB.
Waduh! Puluhan Baliho Politikus Ternyata Tak Berizin, Mustofa: Kalau Foto HRS yang Dipasang, Apa yang Bakal Terjadi?

Selasa, 24-Agustus-2021 13:53

Ilustrasi baliho HRS dan baliho politikus yang bertebaran di sejumlah daerah
Foto : Kolase Netralnews
Ilustrasi baliho HRS dan baliho politikus yang bertebaran di sejumlah daerah
24

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Temuan mengejutkan. Dikabarkan sejumlah baliho yang dipasang di daerah Klaten Jawa tengah, ternyata tak berizin. 

Politikus Mustofa Nahrawardaya malah menyindir dengan membandingkan baliho Habib Riziyq Shihab (HRS) yang dahulu membuat heboh masyarakat Indonesia. 

“Kalau foto HRS yg dipasang. Apa yg bakal terjadi?” kata Mustofa Nahrawardaya, Selasa 25 Agustus 2021. 

Seperti kita ketahui, banyak baliho HRS kemudian dirobohkan aparat seiring kasus hukum yang membelit HRS yang membuatnya menjadi pesakitan di meja hijau.

Sementara di Klaten, diberitakan, puluhan baliho tokoh politik nasional marak terpasang di wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ternyata baliho tersebut tidak ada yang berizin.

"Belum, belum ada yang izin masuk ke saya. Prosedurnya, vendor harusnya mengajukan perizinan ke DPMPTSP," ungkap Kepala Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkab Klaten, Agus Suprapto, seperti dinukil  detikcom, Senin (23/8/2021).

Agus mengatakan setelah mengajukan izin, pihak dinas akan berkoordinasi dengan instansi lain mengecek. Ada DPU PR, Satpol-PP dan lainnya. "Setelah itu DPMPTSP akan cek lokasi bersama tim. Ada DPU PR, Dinas Perwaskim, BPKD, Satpol-PP dan lainnya," lanjut Agus.

Agus mengaku hingga saat ini pihaknya belum melakukan pendataan berapa jumlah baliho politik tersebut. "Pendataan kewenangan di BPKD. Meskipun pasangnya di pihak ketiga tetapi idealnya tetap mengurus perijinan sebab baliho itu sebuah informasi," sebut Agus.

Menurut Agus, baliho sebagai sebuah informasi publik seharusnya pemasangan dan penanggung jawabnya harus jelas. Meskipun dari sisi pajak dan retribusi sudah bayar ke BPKD namun izin tetap harus disampaikan ke dinas.

"Dari sisi pendapatan, pajak dan retribusi itu ke BPKD tapi sampai sekarang izinnya belum ada. Kalau yang namanya reklame itu kan foto bagaimana, tulisannya apa harus jelas, " lanjut Agus.

Agus mencontohkan saat Pilkada, Pileg dan Pilpres pemasangan baliho tokoh juga ada yang izin. "Saat Pilkada, Pileg dan Pilpres ada yang izin meskipun minoritas. Idealnya ya izin," kata Agus.

Ditanya soal sanksi, ujar Agus, soal izin bukan kewenangan DPMPTSP tetapi di Satpol PP karena terkait dengan penegakan Perda.

Ditemui terpisah, Kasatpol PP Pemkab Klaten Joko Hendrawan mengatakan Satpol PP belum mengecek baliho politik itu mengantongi izin atau tidak. Tapi jika memang tidak mengantongi izin, baliho tersebut bisa diturunkan untuk ditertibkan.

"Coba nanti kita cek ke KPT (DPMPTSP sekarang). Kalau tidak (berizin) ya bisa kita turunkan," kata Joko kepada detikcom di kantornya.

Puluhan baliho bergambar elite politik saat ini bertebaran di berbagai pelosok Kabupaten Klaten. Baliho yang disebut-sebut berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024 tersebut bergambar sejumlah elit politik di antaranya Puan Maharani, Airlangga Hartarto, Agus Harimurti Yudhoyono dan Muhaimin Iskandar.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Sulha Handayani