Netral English Netral Mandarin
23:21 wib
Uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Kapolri akan digelar pada Rabu (20/1/2021). Polda Metro Jaya menjadwalkan pada Rabu (20/1/2021) gelar perkara terkait kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) dalam acara ulang tahun Ricardo Gelael yang dihadiri Raffi Ahmad.
Wah, PSI Tolak Kenaikan Anggaran Penunjang Anggota Dewan

Senin, 30-November-2020 13:45

Foto :
16

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Rencana kenaikan gaji anggota DPRD DKI mendapat sorotan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). PSI menegaskan menolak anggaran penunjang kegiatan anggota DPRD DKI sebesar Rp 888,68 miliar dalam rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2021.

Diketahui, kenaikan anggaran tersebut akan digunakan untuk tunjangan rencana kerja anggota DPRD, mulai dari reses, kunjungan kerja, sosialisasi perda dan raperda, hingga sosialisasi kebangsaan.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar memerintahkan anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI untuk menolak rancangan yang beredar mengenai kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT).



Dalam rancangan itu, kata dia, pendapatan anggota dewan naik menjadi Rp 888 miliar. Michael mengatakan tak pantas jika hak anggota DPRD naik di tengah pandemi Covid-19.

"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat, pengangguran melonjak," kata Mechael dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/11/2020).

Pembahasan anggaran yang menyangkut hak anggota dewan sudah melalui rapat internal PSI antara anggota fraksinya di DPRD dengan Dewan Pimpinan Pusat. Keputusan partai, kata dia, menjadi landasan pandangan umum fraksi yang telah disampaikan kepada rapat paripurna.

"Instruksi partai menolak kenaikan anggaran kerja dewan. Jika tidak dilaksanakan, akan ada sanksi disiplin partai yang tegas.

PSI ingin agar kegiatan anggota dewan mendapat dukungan yang memadai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, kata dia, penghitungan biaya harus mengedepankan asas kepantasan, kewajaran, dan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya menurut Badan Pusat Statistik DKI mencatat selama pandemi Covid-19 ada lebih dari 190 ribu orang yang kehilangan pekerjaannya di Jakarta. Ada hampir 1,7 juta orang yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19. Angka pengangguran DKI Jakarta, kata dia, naik pesat karena pandemi dari 6,5 menuju 11 persen.

Michael mengatakan angka itu menunjukkan Ibu Kota tengah dilanda musibah ekonomi.

“Di tengah kondisi perekonomian yang sedang sulit, kita harus bisa berempati terhadap jutaan warga yang sedang kesusahan.”

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : sulha