Netral English Netral Mandarin
08:45 wib
Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto menggugat pemerintah Indonesia membayar ganti rugi sebesar Rp56 miliar terkait penggusuran dalam proyek pembangunan Tol Depok-Antasari di Jakarta Selatan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengonfirmasi bahwa Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo akan dilantik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) jadi Kapolri pada Rabu (27/1).
Wamendes PDTT Sosialisasi Permendesa di Papua Barat

Jumat, 04-December-2020 08:40

Wamendes PDTT Sosialisasi Permendesa di Papua Barat
Foto : Kemendes PDTT
Wamendes PDTT Sosialisasi Permendesa di Papua Barat
12

SORONG, NETRALNEWS.COM – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Budi Arie Setiadi membuka secara resmi sosialisasi Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021.

Wamendes juga melakukan evaluasi pengelolaan dana desa tahun 2020 di Swiss-Belhotel Sorong, pada Kamis (3/12/2020).

Dalam arahannya, Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi mengatakan, Permendesa Nomor 13 Tahun 2020 sepenuhnya dijalankan untuk mencapai sasaran Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.



"Permendesa Nomor 13  tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana     desa tahun 2021 ini berisi pokok-pokok kesesuaian pembangunan nasional, daerah dan desa. Adapun jenis kegiatan dan strategi pencapaiannya diputuskan desa melalui musyawarah desa,” ujarnya.

Menurutnya, SDGs merupakan rumusan pembangunan yang holistik, lengkap, dan praktis untuk digunakan di lapangan. Selain itu, SDGs juga lengkap dengan tolak ukur yang cukup detail serta target-target capaian yang terukur.    

Rumusan SDGs pun sangat luas mencakup 17 tujuan global  yang terinci atas 169  indikator capaian. Bahkan, pada 2020 Persatuan Bangsa-Bangsa  (PBB)  menetapkan indikator capaian mengalami peningkatan menjadi 247 indikator.
    
Sebagai salah satu pengusul aktif, Indonesia kemudian menjadikan SDGs sebagai  arus utama dalam pembangunan, baik di tingkat pusat, daerah sampai ke tingkat desa.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 menetapkan SDGs global sebagai tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dengan arahan untuk membuat rencana aksi nasional, provinsi, kabupaten dan desa.

Strategi melokalkan SDGs global sampai ke Desa dilakukan dengan memasukkan SDGs Desa ke dalam kebijakan resmi pemerintah, yaitu Permendesa Nomor 13 Tahun 2020.

“Pengindonesiaan tidak sekadar penerjemahan bahasa,  namun    benar-benar diletakkan pada budaya desa-desa di Indonesia. Indikator juga disesuaikan dengan kondisi desa," jelas Wamendes.

Dalam sosialisasi ini, Budi Arie didampingi anggota komite III DPR RI, Yance Samonsabra, kemudian Wakil Wali kota Sorong, Pahimah Iskandar, dan Direktur Sumber Daya Alam Pengembangan Kawasan Perdesaan Kemendes PDTT, Mulyadin.

Selian itu, acara ini juga dihadiri oleh seluruh kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung Se-Provinsi Papua Barat, Tenaga Ahli kabupaten, serta Pendamping Desa.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Nazaruli