Netral English Netral Mandarin
22:19wib
Ahli patologi klinis Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Tonang Dwi Ardyanto menduga bahwa varian Omicron sudah masuk Indonesia. Sebanyak 10.000 buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di tiga tempat, yakni Istana Kepresidenan, Mahkamah Konstitusi, dan Balai Kota DKI Jakarta, hari ini.
Yakin Anggarannya Ada, Mantan Menkeu Usulkan 60 Persen Penduduk Dapat Bansos

Senin, 18-Oktober-2021 18:20

M Chatib Basri saat masih menjabat sebagai menteri keuangan.
Foto : kemenkeu.go.id
M Chatib Basri saat masih menjabat sebagai menteri keuangan.
15

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Mantan Menteri Keuangan yang merupakan seorang ekonom senior, Muhammad Chatib Basri mengusulkan kepada pemerintah untuk memperluas penerima bantuan perlindungan sosial (perlinsos).

Perlinsos diharapkan bisa disalurkan kepada 60 persen penduduk, totalnya sekitar 160 juta orang.

“Saya mengusulkan untuk diperluas kepada 60 persen penduduk Indonesia atau 160 juta penduduk,” katanya dalam Webinar Bincang APBN 2022 di Jakarta, Senin (18/10/2021).

Chatib menyarankan untuk 40 juta rumah tangga di antaranya bukan diberikan bantuan sebesar Rp300 ribu sampai Rp700 ribu melainkan Rp1 juta sampai Rp1,5 juta.

Menurutnya, jumlah itu hanya akan memakan anggaran sebesar Rp40 triliun dalam satu bulan dan jika diberikan tiga sampai enam bulan maka berjumlah Rp120 triliun sampai Rp240 triliun.

“Menurut saya alokasinya ada,” ujarnya.

Hal ini harus dilakukan mengingat masih banyak masyarakat miskin yang harus bekerja keluar rumah di tengah pandemi terlebih dengan adanya kebijakan PPKM.

Selain itu, Chatib yang merupakan mantan Menteri Keuangan juga meminta agar pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk kesehatan yang dapat digunakan dalam mengakselerasi dan mempercepat program vaksinasi.

Menurutnya, jika vaksinasi belum mencapai 70 persen sampai 80 persen maka masih terdapat risiko pemulihan ekonomi yang naik turun.

Menurutnya, negara seperti Amerika Serikat (AS) yang vaksinasinya telah mencapai di atas 50 persen, Singapura 80 persen, dan Australia 80 persen memiliki daya pemulihan yang lebih tinggi dibanding Indonesia pada 2022.

Tak hanya itu, anggaran kesehatan seharusnya juga bisa digunakan untuk memberi subsidi pada harga PCR yang saat ini masih tinggi maupun memperbaiki sistem dan aksesnya di daerah.

“PCR kita itu walau di sekitar Rp400 ribu itu masih mahal,” tegasnya, seperti dilansir dari Antara.

Chatib menambahkan, pemerintah juga harus tetap memberikan anggaran untuk mendukung sektor UMKM mengingat pendapatan pelaku UMKM sangat bergantung pada naik dan turunnya situasi perekonomian.

“Support kepada UMKM karena mereka ini rentan. Mereka bukan fix income,” imbuhnya.

 

 

Reporter : Antara
Editor : Irawan HP

Berita Terkait

Berita Rekomendasi