Sabtu, 19-December-2020 20:30

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai gerakan ekstra parlementer hanya akan membuang-buang energi saja. Hal itu dikatannya untuk menanggapi aksi demonstrasi 1812, Jumat kemarin.
 
"Gerakan-gerakan ekstra parlementer untuk mewujudkan tujuan politik sekelompok orang sesungguhnya adalah tindakan membuang energi secara percuma," kata Lestari dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (19/12/2020).

Ia menjelaskan, para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, telah bersepakat memilih sistem demokrasi untuk menyalurkan aspirasi dalam proses bernegara. Sistem demokrasi yang disepakati bersama dirancang mampu mengakomodasi aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
 
"Masyarakat bisa mengekspresikan aspirasi atau kepentingannya melalui mekanisme yang ada, termasuk pemilihan umum legislatif dan Presiden yang dilaksanakan secara langsung, jujur, dan transparan setiap lima tahun,” ujarnya.
 
Apalagi, sejak 2004, Indonesia telah memilih presiden, wakil di parlemen, dan para pemimpin daerah melalui mekanisme pemilihan langsung dalam sistem demokrasi yang telah menjadi kesepakatan bersama.
 
Dengan demikian, masyarakat yang memiliki aspirasi dan kepentingan tertentu sebaiknya mengekspresikan melalui mekanisme tersebut daripada melakukan gerakan-gerakan ekstra parlementer.

Ia mengatakan juga, adanya gerakan ekstra parlementer saat ini, bisa saja terjadi sebagai akibat dari pemikiran akan adanya kegagalan partai politik dalam mengartikulasikan aspirasi sekelompok masyarakat itu dalam sistem demokrasi.
 
Sebaiknya, menurut Lestari, kelompok masyarakat yang tidak puas dapat menempuh mekanisme secara konstitusional. Masyarakat yang tidak puas dengan partai politik yang ada, dipersilahkan mendirikan partai politik baru sebagai cara penyaluran aspirasi melalui mekanisme yang benar dan sesuai sistem yang berlaku, termasuk juga tentunya dalam menyampaikan ketidaksetujuan dalam menyikapi masalah.
 
Selain itu, kerumunan massa yang terjadi ketika gerakan-gerakan ekstra parlementer digelar, dalam kondisi dan situasi pandemi seperti saat ini memiliki potensi penyebaran virus COVID-19 yang tidak boleh dipandang remeh.
 
"Seharusnya semua pihak dapat bersikap secara arif dan bijaksana, apalagi angka penyebaran masih terus meningkat dan hendaknya kita harus memiliki kesadaran bahwa tindakan tersebut dapat membahayakan orang lain," ujarnya seperti dilansir Antara.
 

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai gerakan ekstra parlementer hanya akan membuang-buang energi saja. Hal itu dikatannya untuk menanggapi aksi demonstrasi 1812, Jumat kemarin. "Gerakan-gerakan ekstra parlementer untuk mewujudkan tujuan politik sekelompok orang sesungguhnya adalah tindakan membuang energi secara percuma," kata Lestari dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (19/12/2020).

Ia menjelaskan, para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, telah bersepakat memilih sistem demokrasi untuk menyalurkan aspirasi dalam proses bernegara. Sistem demokrasi yang disepakati bersama dirancang mampu mengakomodasi aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. "Masyarakat bisa mengekspresikan aspirasi atau kepentingannya melalui mekanisme yang ada, termasuk pemilihan umum legislatif dan Presiden yang dilaksanakan secara langsung, jujur, dan transparan setiap lima tahun,” ujarnya. Apalagi, sejak 2004, Indonesia telah memilih presiden, wakil di parlemen, dan para pemimpin daerah melalui mekanisme pemilihan langsung dalam sistem demokrasi yang telah menjadi kesepakatan bersama. Dengan demikian, masyarakat yang memiliki aspirasi dan kepentingan tertentu sebaiknya mengekspresikan melalui mekanisme tersebut daripada melakukan gerakan-gerakan ekstra parlementer.

Ia mengatakan juga, adanya gerakan ekstra parlementer saat ini, bisa saja terjadi sebagai akibat dari pemikiran akan adanya kegagalan partai politik dalam mengartikulasikan aspirasi sekelompok masyarakat itu dalam sistem demokrasi. Sebaiknya, menurut Lestari, kelompok masyarakat yang tidak puas dapat menempuh mekanisme secara konstitusional. Masyarakat yang tidak puas dengan partai politik yang ada, dipersilahkan mendirikan partai politik baru sebagai cara penyaluran aspirasi melalui mekanisme yang benar dan sesuai sistem yang berlaku, termasuk juga tentunya dalam menyampaikan ketidaksetujuan dalam menyikapi masalah. Selain itu, kerumunan massa yang terjadi ketika gerakan-gerakan ekstra parlementer digelar, dalam kondisi dan situasi pandemi seperti saat ini memiliki potensi penyebaran virus COVID-19 yang tidak boleh dipandang remeh. "Seharusnya semua pihak dapat bersikap secara arif dan bijaksana, apalagi angka penyebaran masih terus meningkat dan hendaknya kita harus memiliki kesadaran bahwa tindakan tersebut dapat membahayakan orang lain," ujarnya seperti dilansir Antara.