Netral English Netral Mandarin
23:40 wib
Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto menggugat pemerintah Indonesia membayar ganti rugi sebesar Rp56 miliar terkait penggusuran dalam proyek pembangunan Tol Depok-Antasari di Jakarta Selatan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengonfirmasi bahwa Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo akan dilantik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) jadi Kapolri pada Rabu (27/1).
Balas Mahfud MD, RK: Mengapa Kepala Daerah Terus yang Diminta Bertanggung Jawab

Kamis, 17-December-2020 01:18

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil
Foto : Istimewa
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Menko Polhukam Mahfud MD melalui akun Twitternya menyatakan siap bertanggung jawab terkait kerumunan Habib Rizieq Shihab (HRS), sebagaimana yang diminta oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK).

Cuitan Mahfud dibalas oleh Ridwan Kamil. Menurutnya, pusat dan daerah harus sama-sama memikul tanggung jawab. Ia menilai, selama ini hanya kepala daerah yang terus diminta bertanggung jawab.

Padahal, Ridwan menyebut, kerumunan di Bandara Soekarno-Hatta saat kepulangan Habib Rizieq sangat masif dan merugikan kesehatan dan ekonomi, tapi tidak ada pemeriksaan terhadap pihak yang telah mengizinkan penjemputan HRS itu seperti halnya para kepala daerah.



"Siap pak Mahfud. Pusat daerah harus sama-sama memikul tanggung jawab. Mengapa kerumunan di Bandara yang sangat masif dan merugikan kesehatan/ekonomi, tidak ada pemeriksaan seperti halnya kami berkali-kali," cuit @ridwankamil, Rabu (16/12/2020).

"Mengapa kepala daerah terus yang harus dimintai bertanggung jawab. Mohon maaf jika tidak berkenan," tandas pria yang akrab disapa Kang Emil itu.

Sebelumnya, Ridwan Kamil menilai, kekisruhan terkait rentetan kerumunan Habib Rizieq, berawal dari pernyataan Mahfud MD yang mengizinkan penjemputan HRS di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada (10/11/2020) lalu.

Hal itu disampaikan Ridwan usai menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Jawa Barat, Rabu (16/12/2020). Ia menjalani pemeriksaan terkait kerumunan massa di Megamendung, Kabupaten Bogor. 

"Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini. Pertama, menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud, di mana penjemputan HRS ini diizinkan," ujar Ridwan di Mapolda Jabar.

Adapun Mahfud MD pada Senin (9/11/2020) lalu mengatakan "Silakan jemput, tapi tertib, rukun, dan damai seperti yang selama ini dianjurkan oleh Habib Rizieq".

Menurut Ridwan, pernyataan Mahfud itu ditafsir masyarakat khususnya anggota FPI maupun simpatisan Habib Rizieq bahwa mereka diizinkan untuk menjemput HRS, sehingga massa berkumpul di bandara dan kerumunan tak terelakkan.

"Di situlah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara 'selama tertib dan damai boleh', sehingga terjadi kerumunan yang luar biasa. Nah sehingga ada tafsir ini seolah-lah diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, di Jabar, dan lain sebagainya," ucap dia.

Karenanya, Ridwan berpendapat, Mahfud MD juga mesti ikut bertanggung jawab atas kekisruhan terkait kerumunan Habib Rizieq. Ditegaskannya, persoalan rentetan kerumunan yang dihadiri HRS, harus diproses secara adil.

"Dalam Islam, adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Jadi beliau harus bertanggung jawab, tidak hanya kami kepala daerah yang dimintai klarifikasinya. Jadi semua punya peran yang peran yang perlu diklarifikasi," terang Kang Emil.

"Jadi, lewat statemen ini saja bahwa hidup ini harus adil. Semua yang punya peran dalam proses yang kita hadapi harus secara arif, bijak dan segala hormat juga bertanggung jawab terhadap prosesnya," jelasnya.

Pernyataan Ridwan Kamil itu ditanggapi oleh Mahfud MD. Ia menyatakan siap bertanggung jawab karena dirinya yang mengizinkan penjemputan Habib Rizieq dari Bandara Soekarno-Hatta hingga ke kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat.

"Siap, Kang RK. Saya bertanggungjawab. Saya yang umumkan HRS diizinkan pulang ke Indonesia karena dia punya hak hukum untuk pulang. Saya juga yang mengumumkan HRS boleh dijemput asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan. Saya juga yang minta HRS diantar sampai ke Petamburan," tulis Mahfud di akun Twitternya, Rabu (16/12/2020).

Mahfud lantas menjelaskan bahwa diskresi yang diberikan pemerintah sebatas penjemputan hingga pengantaran Habib Rizieq dari Bandara Soekarno-Hatta ke kediamannya di Petamburan. Sementara kerumunan setelah itu di sejumlah acara yang dihadiri Habib Rizieq, sudah di luar diskresi pemerintah.

"Diskresi pemerintah diberikan untuk penjemputan, pengamanan, dan pengantaran dari bandara sampai ke Petamburan. Itu sudah berjalan tertib sampai HRS benar-benar tiba di Petamburan sore. Tapi acara pada malam dan hari-hari berikutnya yang menimbulkan kerumunan orang sudah di luar diskresi yang saya umumkan," cuit Mahfud MD.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati