Netral English Netral Mandarin
00:01 wib
Polisi akan mengumumkan hasil gelar perkara kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) dalam acara yang dihadiri oleh selebriti Raffi Ahmad pada Kamis (21/1). Komisi III DPR menyetujui penunjukan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri, setelah mendengarkan pendapat fraksi-fraksi dalam rapat internal Komisi III DPR.
Begini Nasib Program Bansos Kementerian Sosial di 2021

Minggu, 06-December-2020 17:42

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras
Foto : Istimewa
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras
16

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras memastikan, pihaknya akan terus bekerja keras untuk melaksanakan dan menyelesaikan berbagai program Kemensos.

Program yang dimaksud, baik itu program reguler maupun program non reguler (khusus) di 2020 yang akan segera berakhir dan mempersiapkan pelaksanaan program di 2021, salah satunya Program Bantuan Sosial (Bansos).

"Kami mempersiapkan pelaksanaan program tahun 2021 yang harus sudah kami salurkan di bulan Januari tahun 2021 nanti," kata Sekjen kata Hartono bersama dengan jajaran eselon satu saat konferensi pers, Minggu (6/12/2020).



Diakui Sekjen, saat ini total anggaran kemensos sebesar Rp134,008 Triliun dan realisasi sudah lebih dari 97,2 persen per-6 Desember 2020 atau tertinggi dari 85 Kementerian dan Lembaga. 

Sementara jumlah anggaran yang masuk skema program perlindungan sosial, baik yang reguler maupun non reguler (khusus), mencapai Rp128,78 Triliun,  realisasi juga lebih dari 98 persen.

Pernyataan ini disampaikan Sekjen menanggapi kasus korupsi yang menyeret beberapa nama pejabat Kemensos. Kasus korupsi terjadi dalam program Bansos di tengah Pandemi Covid-19.

Seluruh jajaran Kemensos mengaku prihatin, kaget, dan terpukul karena berdasarkan pengembangan pemeriksaan, kemudian ditetapkan tersangka untuk beberapa orang.

"Hampir sembilan bulan terakhir ini, kami beserta seluruh jajaran tanpa mengenal lelah untuk memastikan bansos disalurkan secara cepat, tepat sasaran serta mematuhi prinsip akuntabilitas," terang Hartono.

Padahal, sejak awal Kemensos telah meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) baik Inspektorat Jenderal Kemensos maupun BPKP, dan aparat penegak hukum. Lantas dilakukan pengawalan dan pendampingan dalam pengelolaan anggaran bantuan sosial ini yaitu dengan Polri, Kejaksaan Agung, termasuk dengan KPK. 

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Nazaruli