Netral English Netral Mandarin
22:57 wib
Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meyakini dirinya tertular Covid-19 saat makan karena harus melepas masker. Ia pun mengimbau masyarakat menghindari makan-makan bersama orang lain. akan menggunakan GeNose, alat deteksi virus corona atau Covid-19 buatan Universitas Gadjah Mada (UGM), di sejumlah stasiun kereta api di Indonesia mulai 5 Februari 2021.
FPI Tamat Bertepatan Haul ke-11 Gus Dur, Guntur: Terima Kasih Pak Jokowi dan Prof Mahfud

Kamis, 31-December-2020 07:50

Guntur Romli.
Foto : PSI
Guntur Romli.
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Keputusan pemerintah membubarkan Front Pembela Islam (FPI) dan melarang segala kegiatan FPI, mendapat apresiasi dari banyak pihak, salah satunya dari tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Mohamad Guntur Romli.

Melalui akun Twitter-nya, Guntur menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menko Polhukam karena sudah sudah menghentikan dan melarang organisasi pimpinan Habib Rizieq Shihab (HRS) itu.

"Terima kasih Pak @jokowi, Prof @mohmahfudmd yang sudah menghentikan dan melarang FPI," tulis @GunRomli, dikutip netralnews.com, Kamis (31/12/2020).



Dalam cuitannya, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu juga mengenangkeinginan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur agar FPI dibubarkan.

Menariknya, pada Rabu (30/12/2020) kemarin, tepat pada peringatan sebelas tahun wafatnya Gus Dur (Haul ke-11), pemerintahan Jokowi mengumumkan membubarkan dan melarang segala aktivitas FPI.

"Doa untuk Gus Dur yang sejak lama ingin FPI bubar, tepat 11 tahun lalu 30 Desember beliau wafat, tapi cita-cita dan perjuangan beliau terus konteksual ila ruhi Gus Dur bisyafaati Rasulillah Al-Fatihah," cuit @GunRomli.

Seperti diketahui, Gus Dur semasa hidupnya selalu bersuara lantang mengecam berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan FPI dan menginginkan agar ormas tersebut dibubarkan.

”Saya lebih berterimakasih lagi kalau FPI dibubarkan. Kalau tidak dibubarkan kita bubarkan sendiri, memangnya di dunia ini hanya mereka saja,” tegas Gus Dur pada Juni 2008 silam, seperti dikutip dari laman nu.or.id.

Menurut Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu, FPI sudah berkali-kali melakukan pelanggaran terhadap Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dan sudah saatnya ditindak tegas. Dikatakan, dirinya sudah sejak lama ingin FPI dibubarkan.

Hal itu disampaikan Gus Dur terkait tindakan kekerasan yang dilakukan FPI saat membubarkan kegiatan Aliansi Kebangsaan dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta pada 1 Juni 2008.

Diberitakan, pemerintah telah mengumumkan pembubaran Front Pembela Islam (FPI) dan melarang setiap kegiatan yang dilakukan atas nama FPI.Keputusan pemerintah itu disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam pada Rabu (30/12/2020).

"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI, karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan, larangan itu sudah sesuai dengan aturan perundang- undangan dan putusan MK 82/PUU112013 tertanggal 23 Desember tahun 2014. Untuk itu, ia meminta seluruh aparat keamanan menolak setiap kegiatan dari ormas yang mengatasnamakan FPI.

"Jadi dengan adanya larangan ini tidak punya legal standing, kepada aparat-aparat pemerintah, pusat dan daerah, kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standing-nya tidak ada terhitung hari ini," tegasnya.

Mahfud menjelaskan, secara de jure FPI sebenarnya telah bubar sebagai ormas sejak 20 Juni 2019 lalu, namun organisasi yang dipimipin Habib Rizieq itu tetap melaksanakan aktivitas yang melanggar hukum dan melanggar ketertiban.

"Bahwa FPI sejak tanggal  20 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas, tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum, seperti tindak kekerasan, sweeping atau rasia secara sepihak, provokasi dan sebagainya," ungkap Mahfud.

Pembubaran dan penghentian kegiatan FPI dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI yang ditandatangani enam pejabat nomor satu dari lembaga dan kementerian negara pada Rabu (30/12/2020).

Enam pejabat yang menandatangani SKB itu, yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Informatika Jhony G Plate, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kapolri Jendral Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Boy Rafly Amar. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sulha Handayani