Netral English Netral Mandarin
23:47 wib
Uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Kapolri akan digelar pada Rabu (20/1/2021). Polda Metro Jaya menjadwalkan pada Rabu (20/1/2021) gelar perkara terkait kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) dalam acara ulang tahun Ricardo Gelael yang dihadiri Raffi Ahmad.
Kades di Tegal 'Bermain' Sertifikat Tanah dari Presiden, Mabes Polri Diminta Turun Tangan

Jumat, 27-November-2020 20:57

Kantor ATR Tegal
Foto : Tegalnews
Kantor ATR Tegal
18

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Warga Desa Jatibogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, meminta Mabes Polri turun tangan menangani kasus jual beli sertifikat tanah yang diduga melibatkan oknum kepala desa dan aparatnya. 

Sertifikat dimaksud merupakan program nasional yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Oknum Kades tersebut diduga melakukan pungutan liar (pungli) sertifikat tanah yang dibagikan secara gratis oleh Presiden Jokowi. Jumlah pungli ditaksir mencapai Rp4 miliar. 



"Inikan program nasional dari Presiden  yang memang diperuntukkan untuk memudahkan dan meringankan warga, dalam memiliki sertifikat tanah, bukan malah dijadikan ajang memperkaya diri dan membebankan warga,” kata Koordinator Warga, Tarmizi Bin Kosim kepada wartawan, Kamis (26/11/2020).

Tarmizi mengungkapkan, kasus ini bermula pada bulan Maret 2019 silam, dimana warga Desa Jatibogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal telah melaporkan dugaan adanya Pungli PTSL ke Polres Tegal. Setelah setahun lebih berlalu, perkara tersebut tak juga diproses oleh kepolisian. 

Karenanya, ia meminta Mabes Polri untuk mengambil alih perkara ini demi menjaga nama baik presiden. Disamping itu, kasus ini biar segera diproses demi rasa keadilan masyarakat. "Kami meminta Mabes Polri untuk turun tangan karena kasus ini mengendap di Polres Tegal," tegasnya. 

Sementara itu, Santoso, Kuasa Hukum dari Law Office FSR yang mendampingi warga Jatibogor juga memperkuat data dugaan pungli tersebut. Menurutnya, ratusan warga jelas dirugikan dalam program PTSL ini, karena pengembalian uang tidak sesuai data yang ada.

“Pengembalian uang sebanyak 176 orang dengan disaksikan inspektorat pada 24 Februari 2020 itu tidak sesuai,” tambah Santoso.

Jumlah itu, lanjut Santoso, berbeda jauh dari hasil investigasi di lapangan, di mana hasil investigasi mencapai 220 orang.
Ada pula yang belum dikembalikan sama sekali mencapai 132 orang, dan yang sudah menerima kerugian pengembalian uang sebanyak 88 orang, itu pun tidak sepenuhnya dikembalikan.

Dalam PTSL atau sertikat tanah yang dibagikan secara simbolis oleh Presiden Jokowi di Desa Jatibogor, dibeberkan warga bahwa telah terjadi adanya dugaan pungli senilai Rp4 miliar dari lebih 1.200 orang pemilik tanah. Namun sejak 2019 sampai sekarang, kasus yang ditangani Polres Tegal itu belum ada tersangkanya.

Gelar perkara sudah dilakukan pada 6 April 2020 dan 13 Juli 2020. Gelar perkara tingkat Polda Jateng 28 Juli 2019, dan hingga saat ini warga berharap agar Mabes Polri mengambil alih kasus tersebut. 


 

Reporter : adiel
Editor : sulha