Netral English Netral Mandarin
10:22wib
Hingga matchday kedua Euro 2020 (Euro 2021) terdapat satu negara yang sudah dipastikan tersingkir dari ajang sepak bola antarnegara paling bergengsi di Benua Biru yaitu Makedonia Utara. Indonesia sedang didera lonjakan kasus Covid-19 di sebagian besar daerah. Peningkatan kasus ini terlihat dari keterisian tempat tidur di rumah sakit oleh pasien Covid-19.
Komisi A DPRD DKI Tunggu Instruksi Ketua Terkait Fit and Proper Test Dhany Sukma

Kamis, 03-December-2020 18:19

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono.
Foto : dprd-dkijakartaprov.go.id
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono.
18

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Komisi A tengah menunggu surat perintah dari pimpinan dewan soal rencana fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) Dhany Sukma. Adapun Dhany diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi sebagai calon Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat.

"Belum, secara resmi nanti saya infokan kapan fit dan proper tesnya," kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono pada Kamis (3/12/2020).

Mujiyono mengatakan, awalnya Anies mengajukan surat permohonan pertimbangan dan proper test Dhany kepada Prasetyo. Setelah itu, Ketua DPRD DKI bakal memerintahkan Komisi A untuk menyiapkan sekaligus menggelar uji kelayakan dan kepatutan kepada yang bersangkutan.

“Surat diberikan kepada Ketua Dewan bukan ke Komisi A, kami hanya TL (tindaklanjutnya) saja dan surat dari pimpinan juga belum ada. Tapi yang ada baru ke Ketua DPRD, jadi belum TL ke kami,” jelas politisi Demokrat ini.

Dalam kesempatan itu, Mujiyono belum bisa memastikan jadwal uji kelayakan dan kepatutan itu. Dia berjanji, begitu mendapat surat dari Ketua Dewan, Komisi A bakal menggelar tes kepada Dhany.

“Nanti yang tes itu pimpinan dewan dan pimpinan Komisi A,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan nama Dhany Sukma, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Anies meminta pertimbangan kepada dewan untuk dapat mengangkat Dhany sebagai Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, atau mengganti Bayu Meghantara yang dicopot beberapa waktu lalu.

Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 439-071.821 tentang permohonan pertimbangan Ketua DPRD DKI Jakarta dalam pengangkatan Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat. Surat itu ditetapkan Anies pada Jumat (27/11/2020) lalu.

Surat itu menjelaskan, Anies mengajukan nama Dhany Sukma karena posisi Bayu Meghantara sebagai Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat akan dimutasikan ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lain di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. “Dengan hormat kami mohon pertimbangan pengangkatan Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan data sebagai berikut,” tulis Anies melalui suratnya yang dikutip pada Kamis (3/12/2020).

Sementara itu, Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Bayu Meghantara dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih dicopot dari jabatannya terhitung Selasa (24/11/2020) lalu. Kemudian pada Senin (30/11/2020), Camat Tanah Abang Muhammad Yasin dan Lurah Petamburan Setiyanto juga turut dicopot dari jabatannya.

Mereka dicopot karena dianggap abai terhadap arahan dan instruksi Anies soal kerumunan massa di acara Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Sabtu (14/11/2020) lalu.

Seusai dicopot, Bayu dan Andono langsung dimutasi sebagai anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sampai ada penugasan lebih jauh.

“Pencopotan Walkot Jakpus dan Kadis LH DKI ini berdasarkan hasil audit Inspektorat,” ujar Kepala BKD DKI Jakarta Chaidir berdasarkan keterangan yang diterima pada Sabtu (28/11/2020).

Dia menjelaskan, pemeriksaan oleh Inspektorat mengacu pada instruksi Gubernur kepada Pelaksana (Plt) Inspektur Inspektorat DKI Jakarta Syaefulloh Hidayat untuk memeriksa Bayu dan Andono. Hal ini terkait adanya dugaan potensi pelanggaran terhadap arahan Gubernur pada jajaran wilayah saat kerumunan acara di Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Sabtu (14/11/2020).

Ada arahan gubernur yang berisi empat langkah dan harus dilakukan untuk mengantisipasi kegiatan yang berpotensi membuat kerumunan. Arahan itu disampaikan secara tertulis kepada jajaran dalam Koordinasi Wilayah.

“Semua menyatakan memahami arahan Gubernur, namun ditemukan bahwa di lapangan arahan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik. Salah satu dari empat butir arahan itu di antaranya terkait larangan meminjamkan fasilitas pemprov atau memfasilitasi kegiatan warga yang sifatnya kerumunan/pengumpulan massa,” jelasnya.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Irawan HP