Netral English Netral Mandarin
01:22 wib
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Soekarno-Hatta akan menerapkan sistem baru agar tak ada lagi surat hasil tes Covid-19 palsu. Dinas Kesehatan DKI Jakarta melaporkan bahwa keterisian tempat tidur Intensive Care Unit (ICU) pasien Covid-19 di 101 rumah sakit rujukan telah mencapai 85 persen.
Komisi XI: Dorong Pembentukan Holding UMKM Demi Efisiensi dan Daya Saing BUMN

Senin, 07-December-2020 17:00

Ilustrasi DPR
Foto : Istimewa
Ilustrasi DPR
13

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Rencana pemerintah membentuk perusahaan induk (holding) BUMN pembiayaan dan pemberdayaan usaha Ultra Mikro (UMi) dan UMKM disambut baik sejumlah anggota Komisi XI DPR RI.

Keberadaan holding ini dianggap bisa meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMN yang terlibat.

Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati. Menurut Anis, rencana pemerintah membentuk holding pembiayaan UMKM sudah sesuai dengan tugas yang diberikan terhadap BUMN-BUMN calon anggota induk usaha selama ini.



Karena holding pada dasarnya merupakan strategi pengelolaan perusahaan yang tentu saja harus memiliki kesamaan visi, misi, dan tujuan. Kita ketahui memang ketiga perusahaan pelat merah tersebut (calon anggota holding) memiliki amanat sama dari Kementerian BUMN, yaitu untuk menyalurkan pembiayaan ke segmen UMKM terutama usaha mikro, ujar Anis.

Dalam rencananya, pemerintah hendak membentuk holding pembiayaan UMi dan UMKM dengan melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Niatan ini sudah disampaikan berulang kali oleh Menteri BUMN Erick Thohir, termasuk saat rapat kerja dengan Komisi VI beberapa pekan lalu.

Anis menilai pembentukan holding pembiayaan UMi dan UMKM harus dilakukan setelah perencanaan dan peta jalan yang jelas terbentuk. Kedua hal ini dibutuhkan agar sinergi BUMN anggota holding dapat maksimal nantinya.

“Kalau memang tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, tentu itu baik. Tetapi kembali lagi, harus dengan pertimbangan dan analisis yang tepat dan tentu saja harus melibatkan pihak-pihak yang akan dikonsolidasikan yaitu BRI, Pegadaia, atau PNM, tuturnya.

Pendapat senada disampaikan Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Melchias Markus Mekeng. Dia menilai studi komprehensif harus dilakukan terlebih dulu, sebelum wacana pembentukan holding pembiayaan UMKM direalisasikan.

Penggabungan ini harus dikaji secara matang dulu karena masing-masing institusi mempunyai niche market dan kualitas personil yang berbeda, serta goal dan apa yang ingin dicapai serta SWOT analisisnya, tutur Mekeng.

Pada akhir November lalu, Erick Thohir sempat menyebut bahwa rencana pembentukan holding BUMN untuk UMi dan UMKM muncul untuk mengurangi besaran bunga pembiayaan terhadap pelaku usaha kecil. Pembentukan holding diharap bisa menekan biaya kredit pelaku usaha kecil, sehingga beban mereka berkurang.

Sangat tidak fair kalau kita misalnya membantu korporasi besar bunga 9 persen, tetapi PNM harus lebih mahal. Bukan salah PNM, tapi akses dananya mahal. Oleh karena itu kita mau sinergikan

dengan platform yang ada di BRI, kata Erick saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (30/11/2020).

Reporter : PD Djuarno
Editor : Sesmawati