Netral English Netral Mandarin
banner paskah
05:15wib
Polisi menduga kelompok kriminal bersenjata (KKB) membakar sejumlah fasilitas umum di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, lantaran sempat dijadikan sebagai Posko Komando Taktis alias Pos Kotis. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Bendung Pandemi Covid-19, Malaysia Perpanjang PKPP hingga 31 Maret 2021 

Sabtu, 02-January-2021 13:50

Petugas memeriksa pengendara yang melintas di jalanan Kuala Lumpur, pasca pemerintah Malaysia mengumumkan pembatasan pergerakan karena merebaknya COVID-19, Kamis (19/3/2020).
Foto : Antara
Petugas memeriksa pengendara yang melintas di jalanan Kuala Lumpur, pasca pemerintah Malaysia mengumumkan pembatasan pergerakan karena merebaknya COVID-19, Kamis (19/3/2020).
18

KUALA LUMPUR, NETRALNEWS.COM - Pemerintah Malaysia melanjutkan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP) di seluruh negara bagian dalam rangka membendung pandemi COVID-19 yang berakhir pada 31 Desember 2020 diteruskan hingga 31 Maret 2021.

"Pelaksanaan PKPP itu perkecualian di Selangor, Kuala Lumpur dan Sabah serta lokasi tertentu yang menerapkan PKP Bersyarat (PKPB) atau PKP Diperketatkan (PKPD)," ujar Menteri Kanan (Keamanan), Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Putrajaya, Sabtu (2/1/2021)

Dia mengatakan perintah baru tersebut sudah dicatatkan dalam Warta Pemerintah Persekutuan.

Ismail mengatakan keputusan tersebut mempertimbangkan hasil penilaian resiko yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang mendapati peningkatan kasus COVID-19 masih berlangsung di seluruh negara bagian dengan kadar tinggi

"Peningkatan kasus ini antara lain disumbang pelaksanaan penyaringan wajib terhadap pekerja warga negara asing secara besar-besaran di beberapa negara bagian dan dari penularan terjangkit dalam komunitas tersebut terutama di Lembah Klang dan beberapa negera bagian lain," katanya.

Sehubungan dengan hal itu, katanya, semua prosedur operasi standard (SOP) di bawah PKPP dilaksanakan dalam tempo yang diwartakan dan berdasarkan perubahan yang akan diumumkan dari waktu ke waktu.

Mengenai aktivitas pariwisata, politisi UMNO tersebut mengatakan berdasarkan ketetapan yang diumumkan sebelumnya oleh Kementerian Pariwisata, Seni dan Budaya, namun perlu mematuhi SOP kesehatan yang ketat. 

Reporter : Nazaruli
Editor : Nazaruli