Netral English Netral Mandarin
09:12 wib
Sony Pictures mengumumkan tunda perilisan film baru mereka. Film Cinderella yang sedianya dijadwalkan rilis pada 5 Februari 2021 diundur ke 16 Juli 2021. Film Ghostbusters: Afterlife juga diundur. Kementerian Kesehatan menegaskan, hampir tak mungkin seseorang yang divaksin Sinovac terinfeksi virus corona karena vaksin. Sebab, vaksin tersebut berisi virus mati.
Megawati Singgung Milenial Demo, Refly Harun: Tidak Merasa Pesuruh Rakyat 

Jumat, 30-Oktober-2020 09:06

Foto :
9

 

 

 



JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun angkat bicara terkait pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

 

Megawati sempat menyinggung generasi milenial yang ikut berdemo, menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Megawati geram, demo berujung perusakkan fasilitas umum seperti Halte Trans Jakarta, Halte MRT, dan lainnya.

 

"Menarik pernyataan Megawati. Tidak perlu demo dan unjuk rasa. Sering orang berfikir ambivalen, kognisi penguasa, aparat, bahwa unjuk rasa dianggap pelanggaran dan kegiatan tidak ada guna," kata Refly, dikutip dari pernyataan di kanal Youtubenya, Jumat (30/10/2020).

 

Demo juga kerap dianggap sebagai tindakan pemberontakkan, padahal demo merupakan bagian dari kedaulatan rakyat. Ditegaskan Refly, negara adalah kedaulatan rakyat, demokrasi konstitusional, secara lisan dan tulisan diakui. 

 

"Sayangnya penguasa, penegak hukum kurang menyadari bahwa rakyat yang berdaulat, bukan penguasa. Sayang sekali, hubungan psikologis penguasa dan rakyat tidak pernah merasa bahwa mereka pesuruh rakyat," jelas Refly. 

 

Dijelaskan Refly, penguasa diberikan amanah. Maka dipertanyakan, apakah yang penguasa rasakan berada di posisi atasan, sehingga mengatur hidup rakyat sesuai keinginannya. 

 

"Padahal keinginan mereka dibatasi konstitusi untuk melindungi rakyat dan sejahterakan rakyat," tegas dia.

 

Terkait fasilitas publik, Refly mengaku dirinya pun tidak setuju. Maka harus dicari penyebab dari kasus tersebut dan tidak menghilangkan esensi demokrasi. 

 

"Kalau terjadi kerusakan fasilitas umum, maka ada beberapa pihak yang harusnya diajukan pertanyaan. Penegak hukum, tenaga keamanan," kata dia.

Reporter : Martina
Editor : sulha