Netral English Netral Mandarin
23:38 wib
Uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Kapolri akan digelar pada Rabu (20/1/2021). Polda Metro Jaya menjadwalkan pada Rabu (20/1/2021) gelar perkara terkait kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) dalam acara ulang tahun Ricardo Gelael yang dihadiri Raffi Ahmad.
Pentingnya Peran Media Sukseskan Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi

Sabtu, 28-November-2020 21:35

Diskusi Webinar Bertajuk
Foto : Istimewa
Diskusi Webinar Bertajuk
18

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Media massa memiliki peranan penting untuk mensukseskan kontestasi Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19. 

Media massa diharapkan kian gencar mengkampanyekan kepatuhan terhadap protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 dan memerangi hoaks yang masih bergentayangan jelang Pilkada Serentak 2020. 

Pasalnya, protokol kesehatan kini mulai longgar di berbagai daerah dan semakin banyak pelanggaran oleh warga maupun kelompok masyarakat.



Demikian disampaikan Ketua Jurnalis Jakarta Pusat (JJP) Komaruddin Bagja dalam diskusi webinar bertajuk "Partisipasi Aktif dan Patuh Protokol Kesehatan, Kunci Sukseskan Pilkada 2020" yang diinisiasi Forum Wartawan Joeang (FWJ), Sabtu (28/11/2020).

"Peran media adalah berani memerangi hoaks dan media massa juga harus bisa mengedukasi masyarakat untuk mempersiapkan diri dengan mematuhi protokol kesehatan," kata Bagja. 

Menurutnya, jurnalis yang notabene bisa bergerak menjadi agen pemberantas hoaks juga harus dituntut menjadi teladan memberikan sugesti positif kepada masyarakat untuk mendukung pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan demi memutus mata rantai Covid-19.

"Peran jurnalis harus menjadi teladan dan menjadi garda terdepan membantu memberikan sugest positif dengan mengajak masyarakat menerapkan protokol kesehatan," terangnya.

Bagja berpesan bahwa menangani covid 19 adalah kerja bersama bukan hanya wartawan semata, melainkan semua rakyat Indonesia harus bersama-sama mendukung pemerintah. Tentunya, kata dia, masyarakat juga harus menjadi agen perubahan perilaku. Apalagi, pelaksanaan Pilkada Serentak sudah disepakati dan diputuskan pada 9 Desember 2020.

"Karena sudah diputuskan oleh pemerintah dan wajib menerapkan protokol kesehatan, maka tugas jurnalis harus bisa mengawasi protokol kesehatan secara ketat. Sangat penting sebagai saluran informasi dengan mengubah perilaku masyarakat menuju New Normal. Dan memerangi Covid-10 ini tidak bisa berdiri sendiri, tapi juga semua pihak juga harus ikut berkontribusi," ungkapnya.

Sementara itu, Sekjen Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Dedi Hardianto meminta kepada semua pihak khususnya para calon Kepala Daerah untuk mematuhi standar protokol kesehatan jika ingin Pilkada Serentak 2020 berjalan sukses.

"Ya kita minta juga KPU dan Bawaslu pastikan untuk Pemilu ini juga harus tegas menindak calon-calon yang tidak melaksanakan standar protokol kesehatan dan menerapkan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak)," ungkap Dedi.

Selain itu, Dedi juga berpesan agar kepada pemerintah untuk benar-benar memantau tidak ada kerumunan massa pada saat sebelum kegiatan yang berkaitan dengan Pilkada Serentak atau lainnya. Seperti saat pencoblosan, saat pencoblosan maupun setelah pencoblosan.

"Pesertanya terbatas itu kita minta kepada pemerintah. Asalkan ya itu tadi tegas protokol kesehatan dan 3M harus dilaksanakan," paparnya.

Dedi juga mengingatkan kepada elemen buruh yang ikut memeriahkan pesta demokrasi ini untuk bekerjasama dengan pemerintah mematuhi protokol kesehatan dengan mematuhi 3 M (Memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan).

"Jika ada teman-teman buruh yang ketemu dengan salah satu paslon, atau jadi pendukung salah satu paslon tidak apa-apa. Asalkan benar-benar protokoler dan patuh 3M. Karena untuk mengikuti itu kan juga hak rakyat, menurut konstitusi dan tetap harus mengikuti protokol kesehatan," terangnya. 

Lebih jauh, Dedi menghimbau kepada tim Gugus tugas agar tidak boleh diskriminasi dalam melakukan penindakan. Harus ada keadilan dalam perlakuan.

"Jangan membeda-bedakan, ini boleh ini tidak, semua masyarakat harus mendapat perlakuan yang sama terlepas dari ormas manapun," tukasnya.

Turut hadir sebagai narasumber diskusi webinar, pengamat Politik IPI Karyono Wibowo dan Pengamat Intelijen dan Keamanan Stanislaus Riyanta.

Reporter : adiel
Editor : Nazar