Netral English Netral Mandarin
07:44 wib
Para tenaga medis yang kelelahan diduga menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka kematian akibat Covid-19 di DKI Jakarta. Sebab, pada saat yang sama angka penambahan kasus terus meningkat. Keputusan untuk melanjutkan atau tidak operasi gabungan  pencarian dan evakuasi korban serta puing pesawat Sriwijaya Air SJ 182 oleh tim Badan SAR Nasional (Basarnas) bakal diputuskan Senin (18/1).
Rapat Perkenalan Pengurus PKPU dengan AJK Dibanjiri Protes

Jumat, 18-December-2020 21:27

Ratusan nasabah Asuransi Jiwa Kresna (AJK) atau Kresna Life gelar aksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (18/12/2020).
Foto : Istimewa
Ratusan nasabah Asuransi Jiwa Kresna (AJK) atau Kresna Life gelar aksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (18/12/2020).
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Banjir protes mewarnai rapat perkenalan antara pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan ratusan nasabah Asuransi Jiwa Kresna (AJK) atau Kresna Life di ruang sidang Kusuma Atmaja Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (18/12/2020).

Ruang sidang yang kecil penuh sesak dengan nasabah AJK dan para kuasa hukum. Rapat dipimpin pengurus PKPU tidak mengindah prokes Covid-19. Hal itu karena masyarakat korban gagal bayar AJK kecewa berat dengan keputusan yang mereka sebut inskonstitusional.

Pengurus berkali-kali menyatakan agar para kreditur tidak memaksa masuk ke ruang rapat, yang akhirnya tidak bisa menjaga jarak. Rapat tidak menghasilkan keputusan apa pun, dan rencananya dilanjutkan hari Rabu (30/12/2020).



Pihak yang protes keras adalah kuasa hukum para korban Kresna Life dari LQ Indonesia Lawfirm yaitu Advokat Alvin Lim, beserta Advokat Saddan Sitorus, dan Surya Ode Alirman, beserta puluhan klien Kresna yang meneriakkan keluh kesahnya atas dikabulkannya permohonan PKPU terhadap Kresna Life. 

Imbasnya adalah Kresna langsung menghentikan pembayaran bertahap yang sudah dilakukannya terhadap sebagian kecil nasabah. Dengan adanya PKPU maka Kresna Life jadi memiliki alasan untuk tidak melakukan pembayaran klaim apapun sama sekali. 

Sementara itu, dalam amar putusan Pengadilan Niaga No 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/Pn.Niaga.JKTPst yang dilaksanakan pada 10 Desember 2020, telah ditetapkan, PKPU Sementara berlaku untuk paling lama 45 hari terhitung sejak putusan tersebut diucapkan terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna.

Alvin Lim, dalam keterangan persnya menyatakan bahwa dikabulkannya PKPU telah melanggar pasal 50 UU No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian di mana permohonan PKPU seharusnya diajukan oleh Kementeria Keuangan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Sehingga rapat PKPU menurut hemat kami adalah "peradilan sesat" yang melecehkan keadilan," kata Alvin Lim yang diberi aplause puluhan kreditur yang menguasakannya.

Advokat Saddan Sitorus dalam keterangan persnya menyatakan bahwa LQ telah melakukan langkah hukum lanjutan. "Pertama kami selaku kuasa hukum telah mengadukan Majelis Hakim ke Komisi Yudisial agar diperiksa dan ditindak atas dugaan pelanggaran etik terhadap putusan yang diduga melawan hukum," ujar Saddan. 

Juga Majelis Hakim PKPU telah diadukan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung ( Banwas) agar diperiksa. Hal seperti ini menurut Saddan apabila terbukti melanggar jelas mencederai nilai keadilan dan oknum majelis hakim wajib ditindak tegas. 

Advokat Surya Alirman menambahkan kuasa hukum para korban gagal bayar AJK menyatakan bahwa LQ Indonesia Lawfirm, juga akan mengajukan upaya "Peninjauan Kembali" ke Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Niaga atas dikabulkannya PKPU Kresna Life. 

"Putusan yang diduga melawan hukum akan kami lawan dengan cara konstitusional pula sebagaimana seharusnya advokat beracara," kata Surya. 

Adapun ribuan korban Kresna Life yang menguasakan perkaranya ke LQ Indonesia Lawfirm menyatakan kekecewaannya terhadap majelis hakim yang tidak mempertimbangkan nilai keadilan sebagaimana kerugian yang dialami oleh korban Kresna Life makin tidak menentu.

LQ Indonesia Lawfirm diketahui diberikan kuasa dari puluhan Korban Kresna Life dengan total kerugian kurang lebih Rp 200 milir. 

Adapun kerugian akan terus bertambah dan jumlah korban juga makin banyak karena tidak adanya tindakan tegas dari OJK. 

"Bagi kami OJK itu seperti macan ompong, di mana lembaga ini sama sekali tidak menunjukkan aksi selayaknya "Otoritas". OJK pasti tahu tentang adanya proses PKPU dan semestinya tegas menentukan sikap, bukannya diam saja dengan alasan tidak mau merusak industri keuangan," ucapnya.

Justru jika ada borok dan bangkai dalam industri keuangan harusnya diinformasikan ke masyarakat, agar masyarakat terhindar dari kerugian masuk dalam borok, bukannya malah didiamkan.

"Hakekatnya OJK dibentuk itu sebagai pengawas dan pihak yang melindungi masyarakat dari oknum pelaku pengemplang dana masyarakat. Anehnya OJK yang tahu bahwa Kresna belum menyelesaikan kewajiban malah sempat mencabut sanksi PKU yang sempat dijatuhkan," tuturnya.

Sebulan kemudian setelah dicabut, lalu dikenakan sanksi PKU kembali setelah OJK di somasi 2x oleh LQ Indonesia Lawfirm dan diancam mau di gugat ke pengadilan Tata Usaha Negara (TUN). 

Salah satu korban Kresna, Yanti mengatakan bahwa dirinya sudah berkali-kali ikut rapat mediasi dengan OJK, namun tidak ada perkembangan berarti. 

"OJK malah menyatakan dirinya hanya fasilitator. Jika begitu semestinya OJK ganti nama saja menjadi FJK (Fasilitator Jasa Keuangan). Dimana "Otoritas" OJK? Padahal undang-undang memberikan OJK kewenangan untuk melakukan Penyidikan, penindakan dan pencegahan terhadap bahaya dari oknum tidak bertanggung jawab," ucap Yanti yang nilai polisnya Rp 1 miliar. 

Advokat Saddan Sitorus, menyebut dalam kasus PKPU Asuransi AIA yang diajukan bulan lalu oleh mantan karyawan, OJK dengan tegas dan cepat menolak. 

Namun dalam PKPU Kresna Life, OJK Abstain, tidak menolak namun juga tidak menerima, di sini terlihat bagaimana OJK tidak tegas dan tak berfungsi sebagaimana mestinya. 

"Kami selaku kuasa hukum para korban Kresna sedang mempertimbangkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata terhadap OJK yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan tidak tegas menindak oknum sehingga timbul kerugian terhadap korban-korban Kresna Life. Harus ada Lawyer/ penegak hukum yang berani mengusik macan ompong agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya," katanya lagi. 

Korban Kresna berinisial N dengan menangis menceritakan bahwa seluruh tabungan dimasukkan ke Kresna Life karena berpikir aman karena diawasi OJK, juga bermaksud agar perusahaan keuangan lokal bisa maju malah uangnya raib. 

"Sekarang keluarga saya tidak ada pemasukan bahkan untuk berobat tidak ada. Saya sampai pinjam uang untuk makan sedangkan direksi dan pemilik Kresna bisa hidup mewah," kata N. 

Advokat Alvin Lim, yang mantan Vice President Bank Of America mengatakan bahwa akan menjadi catatan buruk dan mencoreng nama Indonesia apabila Kresna dipailitkan. 

Presiden Jokowi yang selama ini tegas dan cerdas akan tercoreng apabila ada perusahaan asuransi lokal yang pailit. 

Ada oknum-oknum Kresna Life yang bermain dalam penegakkan hukum, di mana oknum Kresna sudah mendesain Satgas agar seluruh laporan Pidana digabung semua di Mabes dan "mandek". 

Tidak ada perkembangan berarti terhadap proses penyidikan di Mabes Polri di mana sudah banyak laporan polisi masuk namun oknum terlapor direksi dan pemilik, belum dijadikan tersangka. 

Bayangkan pengemplang dana masyarakat Rp6.4 triliun yang sudah membunuh kehidupan ribuan nasabahnya dibiarkan bebas padahal MRS pelanggar kerumunan saja langsung ditangkap dan ditahan dengan tegas, dimana nilai keadilan?

Apakah benar hukum hanya alat kekuasaan? Dunia akan mencatat performa kepala negara, oleh karena itu kami para Advokat di LQ Indonesia Lawfirm dengan hormat meminta agar kepala negara, Bapak Presiden Jokowi segera memerintahkan Kapolri agar segera menahan seluruh oknum direksi dan pemilik Kresna Life dengan segera. 

"Lalu lacak kemana dana nasabah dilarikan, sita dan kembalikan ke para korban," ucap Advokat Alvin Lim, yang terkenal berani dan lantang terhadap oknum. Kami para Advokat LQ Indonesia Lawfirm tidak akan berhenti dalam memperjuangkan hak klien kami yang adalah masyarakat Indonesia yang uangnya diambil oleh oknum Kresna Life baik didalam maupun diluar ruang persidangan.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Nazaruli