Kamis, 24-December-2020 15:00

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Muhammad Said Didu memberikan klarifikasi soal cuitan akun Twitter-nya, @msaid_didu yang menyebut Presiden inginkan Menag untuk "menggebuk" Islam.

Klarifikasi disampaikan Said Didu setelah dikecam banyak pihak dan dipolisikan oleh PAC Ansor Jagakarsa lantaran cuitannya itu diduga sebagai ujaran kebencian terkait SARA.

Melalui akun Twitter-nya, Said menjelaskan bahwa ia mencuit demikian dalam mengomentari pemberitaan media soal pernyataan Direktur Eksekutif Indobarometer M. Qodari yang berpendapat bahwa Presiden Jokowi menginginkan sosok Menteri Agama (Menag) seperti Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) karena memiliki sikap yang keras terhadap 'kelompok Islam tertentu'.

"Sehubungan dengan adanya penafsiran terhadap mention saya yang mengomentari pernyataan pak Qodari di yang saya baca di Media bahwa "presiden butuh Menag yang keras kepada kelompok Islam tertentu" yang saya komentari bahwa terima kasih infonya bahwa Bpk Presiden membutuhkan Menag seperti itu," tulis @msaid_didu, Rabu (23/12/2020).

Said Didu mengaku menghapus cuitannya karena ditafsir seolah-olah menuduh seseorang dan bermuatan SARA. Ia menegaskan, dirinya tidak menuduh siapapun dalam cuitan tersebut.

"Karena mention saya tersebut ditafsirkan seakan menuduh seseorang dan bermuatan SARA maka dalam waktu tidak terlalu lama mention saya tersebut saya hapus demi kebaikan bersama. Saya sama sekali tidak menuduh siapapun dalam mention saya tersebut, apalagi Bpk Menag Yaqut Choli Quomas," katanya.

Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu lantas menyebut bahwa ada kesalahan pengertian soal kata "menggebuk" di cuitannya. Atas hal itu, Said Didu pun menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan kicaunnya itu.

"Saya menyadari bahwa sepertinya ada kesalahan pengertian kata "menggebuk" dalam mention saya tersebut walau saya sudah berikan tanda kutip. Maksudnya adalah meluruskan secara hukum. Dan karena kesalahan tersebut maka beberapa waktu kemudian twit saya tersebut saya hapus. Sekali lagi saya mohon maaf," jelasnya.

"Atas kesalahan tersebut, jika ada pihak merasa tersinggung dengan mention saya tersebut (yang saya sudah hapus beberapa waktu setelah saya tulis), saya mohon maaf. Terima kasih," pungkas Said Didu.

Sebelumnya, pada Selasa (22/12/2020), Said Didu di akun Twitter-nya, @msaid_didu mencuit “Terima kasih atas penjelasan mas Qodari. Akhirnya kami tahu bahwa Bapak Presiden inginkan Menag untuk “menggebuk” Islam. Sekali lagi terima kasih".

Cuitan Said Didu itu menuai kritik dan kecaman dari banyak pihak, bahkan Ketua PAC Ansor Jagakarsa bernama Wawan melaporkan akun Twitter @msaid_didu atas dugaan ujaran kebencian. Pelaporan Said Didu ke Bareskrim Polri ini tercatat di SPKT dengan nomor LP/B/0719/XII/2020/BARESKRIM per tanggal 23 Desember 2020.

“Isi Twitternya itu sudah di-screenshot mengenai bahwa bapak presiden inginkan Menag untuk menggebuk Islam. Ini kita bisa lihat ada ujaran kebencian juga terkait SARA. Yang kedua, tentang 207 KUHP penghinaan terhadap penguasa,” jelas Wawan kepada wartawan.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Muhammad Said Didu memberikan klarifikasi soal cuitan akun Twitter-nya, @msaid_didu yang menyebut Presiden inginkan Menag untuk "menggebuk" Islam.

Klarifikasi disampaikan Said Didu setelah dikecam banyak pihak dan dipolisikan oleh PAC Ansor Jagakarsa lantaran cuitannya itu diduga sebagai ujaran kebencian terkait SARA.

Melalui akun Twitter-nya, Said menjelaskan bahwa ia mencuit demikian dalam mengomentari pemberitaan media soal pernyataan Direktur Eksekutif Indobarometer M. Qodari yang berpendapat bahwa Presiden Jokowi menginginkan sosok Menteri Agama (Menag) seperti Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) karena memiliki sikap yang keras terhadap 'kelompok Islam tertentu'.

"Sehubungan dengan adanya penafsiran terhadap mention saya yang mengomentari pernyataan pak Qodari di yang saya baca di Media bahwa "presiden butuh Menag yang keras kepada kelompok Islam tertentu" yang saya komentari bahwa terima kasih infonya bahwa Bpk Presiden membutuhkan Menag seperti itu," tulis @msaid_didu, Rabu (23/12/2020).

Said Didu mengaku menghapus cuitannya karena ditafsir seolah-olah menuduh seseorang dan bermuatan SARA. Ia menegaskan, dirinya tidak menuduh siapapun dalam cuitan tersebut.

"Karena mention saya tersebut ditafsirkan seakan menuduh seseorang dan bermuatan SARA maka dalam waktu tidak terlalu lama mention saya tersebut saya hapus demi kebaikan bersama. Saya sama sekali tidak menuduh siapapun dalam mention saya tersebut, apalagi Bpk Menag Yaqut Choli Quomas," katanya.

Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu lantas menyebut bahwa ada kesalahan pengertian soal kata "menggebuk" di cuitannya. Atas hal itu, Said Didu pun menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan kicaunnya itu.

"Saya menyadari bahwa sepertinya ada kesalahan pengertian kata "menggebuk" dalam mention saya tersebut walau saya sudah berikan tanda kutip. Maksudnya adalah meluruskan secara hukum. Dan karena kesalahan tersebut maka beberapa waktu kemudian twit saya tersebut saya hapus. Sekali lagi saya mohon maaf," jelasnya.

"Atas kesalahan tersebut, jika ada pihak merasa tersinggung dengan mention saya tersebut (yang saya sudah hapus beberapa waktu setelah saya tulis), saya mohon maaf. Terima kasih," pungkas Said Didu.

Sebelumnya, pada Selasa (22/12/2020), Said Didu di akun Twitter-nya, @msaid_didu mencuit “Terima kasih atas penjelasan mas Qodari. Akhirnya kami tahu bahwa Bapak Presiden inginkan Menag untuk “menggebuk” Islam. Sekali lagi terima kasih".

Cuitan Said Didu itu menuai kritik dan kecaman dari banyak pihak, bahkan Ketua PAC Ansor Jagakarsa bernama Wawan melaporkan akun Twitter @msaid_didu atas dugaan ujaran kebencian. Pelaporan Said Didu ke Bareskrim Polri ini tercatat di SPKT dengan nomor LP/B/0719/XII/2020/BARESKRIM per tanggal 23 Desember 2020.

“Isi Twitternya itu sudah di-screenshot mengenai bahwa bapak presiden inginkan Menag untuk menggebuk Islam. Ini kita bisa lihat ada ujaran kebencian juga terkait SARA. Yang kedua, tentang 207 KUHP penghinaan terhadap penguasa,” jelas Wawan kepada wartawan.