Netral English Netral Mandarin
00:53 wib
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Soekarno-Hatta akan menerapkan sistem baru agar tak ada lagi surat hasil tes Covid-19 palsu. Dinas Kesehatan DKI Jakarta melaporkan bahwa keterisian tempat tidur Intensive Care Unit (ICU) pasien Covid-19 di 101 rumah sakit rujukan telah mencapai 85 persen.
Tengku Zul Minta Pemerintah Sibuk Urusi Ekonomi Ketimbang Urus FPI

Selasa, 29-December-2020 20:35

Tengku Zulkarnain
Foto : Pinterest
Tengku Zulkarnain
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Tokoh oposisi Tengku Zulkarnain meminta pemerintah untuk lebih sibuk mengurusi bidang pangan dan ekonomi ketimbang sibuk mengurusi radikalisme, intoleranisme, atau mengurusi organisasi Front Pembela Islam.

Himbauan itu ia utarakan berdarasarkan pemberitaan bahwa Indonesia masuk dalam daftar negara dengan tingkat kelaparan serius. Namun berita yang ditampilkan Tengku Zul merupakan berita lama yang diterbitkan pada Kamis, 30 Juli 2020 yang lalu.

“Sibukkan urus Pangan dan Ekonomi.



Jangan sibuknya urus RADIKAL, INTOLERAN dan FPI...

Dunia menyoroti, dan mendaftarkan, serta sebut Negara kita masuk dlm daftar negara dgn Tingkat Kelaparan Serius...

Masih belum sadar...?” tulis Tengku Zul di akun Twitternya, Selasa (29/12/2020).

Sebelumnya, di berita tersebut, dipaparkan laporan The Global Hunger Index (2019) yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-130 dari 197 negara dengan tingkat kelaparan serius. Diperkirakan 8,3 persen populasi tak mendapat gizi cukup, serta 32,7 persen anak balita mengalami stunting.

Menurut Ketua MPR, Bambang Soesatyo, hal itu harusnya menjadi pengingat agar segera membenahi sektor pangan. Ia menekankan, Indonesia harus memiliki kedaulatan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menghindari kelaparan.

"Mencukupi kebutuhan pangan kepada 267 juta penduduk, sebenarnya bukanlah hal sulit. Mengingat Indonesia dianugerahi tanah yang subur untuk pertanian, laut yang luas untuk perikanan, maupun udara segar untuk perkebunan. Tak ada yang tak bisa ditanam di sini. Tinggal bagaimana kita mengelolanya secara bijak. Karena itu, gagasan Presiden Joko Widodo merealisasikan food estate dengan membuka lahan pertanian seluas 165.000 hektare di Kalimantan Tengah patut didukung," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (30/7/2020).

"Jika di masa normal saja kondisi pangan bisa sesulit itu, apalagi di kondisi pandemi COVID-19. Badan Pangan Dunia (FAO) sudah memperingatkan adanya krisis pangan dunia akibat terganggunya jalur supply karena pandemi Covid-19. Kejadian tersebut menjadi cambuk bagi Indonesia untuk serius membenahi sektor pangan. Pembangunan desa harus digenjot sehingga para pemuda tak lagi melakukan urbanisasi. Pemuda harus bangga menjadi petani," terang Bamsoet.

Dengan luas lahan mencapai 570.000 km persegi, sambung Bamsoet, sektor pertanian belum mampu mempersembahkan yang terbaik. Salah satu penyebabnya, yakni karena impor yang merajalela. Indonesia masih mengimpor beras sejak 1960an, dan mengimpor jagung sejak 1989.

"Padahal pemajuan sektor pertanian juga akan berdampak luas terhadap penerimaan devisa negara, serta mampu membuka banyak lapangan pekerjaan, yang pada akhirnya akan menanggulangi kemiskinan. Pandemi COVID-19 telah membawa pelajaran besar agar kita tak lagi meninggalkan sektor pangan," pungkas Bamsoet.

Reporter : Dimas Elfarisi
Editor : Sulha Handayani