Netral English Netral Mandarin
10:14 wib
Sejumlah ahli mengkritik penerapan alat deteksi Covid-19 GeNose karena masih tahap ekperimental. Belum bisa dipakai dalam pelayanan publik khususnya screening Covid-19. Polri menegaskan akan menindaklanjuti kasus rasisme yang dialami mantan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. Diketahui, Pigai menjadi korban rasis yang dilakukan Ambroncius Nababan.
Vaksin Covid-19, Antara Menyelamatkan, Kewajiban, dan Keteladanan

Jumat, 18-December-2020 11:07

Ilustrasi Vaksin Covid-19, Antara Kewajiban dan Keteladanan
Foto : Antara
Ilustrasi Vaksin Covid-19, Antara Kewajiban dan Keteladanan
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Sudah menjadi kewajiban negatra dan Pemerintah Jokowi untuk menjamin perlindungan dan upaya menyelamatkan rakyat dari Pandemi Covid-19. Maka, dalam hal ini pemberian vaksin gratis dan kesediaan Jokowi menerima vaksin pertama merupakan kebijakan sesuai relnya.

Sepeti diberitakan sebelumnya bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (16/12/20) menegaskan bahwa vaksin COVID-19 adalah gratis bagi kalangan masyarakat.

“Setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis,” kata Presiden dalam keterangan pers yang disiarkan Sekretariat Presiden.

Presiden memerintahkan jajaran Kabinet Indonesia Maju, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memrioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.

Presiden juga menginstruksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memrioritaskan dan merealokasikan dana dari anggaran lain untuk ketersediaan program vaksinasi gratis tersebut.

“Sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin,” demikian Presiden Jokowi.

Penerima Pertama

Selain itu, Presiden RI Joko Widodo menegaskan dirinya akan menjadi penerima pertama vaksinasi COVID-19 saat masa pemberian vaksin sudah siap dilakukan.

"Saya ingin menegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama, divaksin pertama kali," ujar Presiden saat memberikan keterangan pers secara virtual yang disaksikan melalui tayangan video Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta, Rabu.

Presiden mengatakan keputusannya menjadi penerima pertama vaksinasi COVID-19, untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang akan digunakan benar-benar aman.

Kewajiban Negara

Pengamat dan ahli kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Roy Valiant Salomo mengatakan vaksin gratis yang akan diberikan pemerintah pada masyarakat dalam menangani pandemi COVID-19 memang sudah suatu kewajiban negara.

"Itu memang sudah kewajiban jadi jangan dilihat dari sebuah kebaikan," kata dia saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Pandangan tersebut diutarakan Roy berdasarkan teori pengeluaran negara dimana negara wajib mengeluarkan uang untuk barang dan jasa tertentu.

COVID-19 yang sudah menjadi pandemi global, merupakan salah satu momentum bagi negara untuk membiayai warga negara dalam hal ini penyediaan vaksin gratis.

Apalagi, penanganan suatu penyakit yang tingkat kematiannya tinggi dalam hal ini COVID-19 merupakan kewajiban untuk dibiayai.

"Itu wajib dibiayai pemerintah. Jadi keputusan Presiden sudah betul karena dilihat dari teori keuangan negara memang begitu," ujar dia.

Selain itu, Roy mengatakan vaksin gratis yang akan diberikan pada masyarakat harus betul-betul sudah terbukti secara klinis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah juga tidak diharuskan memberikan vaksin gratis yang mahal pada masyarakat asalkan vaksin tersebut efektif dan dapat mencegah COVID-19.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa vaksin COVID-19 adalah gratis bagi kalangan masyarakat.

"Setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis, kata Presiden dalam keterangan persnya.



Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto