JAKARTA, NETRALNEWS.COM- Pemerintah Tiongkok melaporkan krisis demografi yang semakin mengkhawatirkan setelah angka kelahiran di negara tersebut menyentuh rekor terendah sepanjang sejarah. Berdasarkan data yang dirilis pada Senin, 19 Januari 2026, angka kelahiran Tiongkok pada tahun 2025 turun drastis menjadi hanya 5,63 per 1.000 orang. Angka ini merupakan yang terendah sejak Partai Komunis berkuasa pada tahun 1949. Di sisi lain, angka kematian justru melonjak ke level tertinggi sejak 1968, yakni 8,04 per 1.000 orang, yang menyebabkan populasi total menyusut selama empat tahun berturut-turut. Kondisi ini terjadi di seluruh wilayah Tiongkok, di mana jumlah penduduk berkurang sebanyak 3,39 juta jiwa menjadi 1,4 miliar pada akhir 2025. Penurunan ini berlangsung lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun pemerintah pusat dan daerah telah meluncurkan berbagai kebijakan insentif untuk mendorong kaum muda menikah dan memiliki anak. Beijing bahkan sempat menuai kontroversi dengan menerapkan pajak 13% untuk alat kontrasepsi sebagai upaya paksa meningkatkan angka kelahiran, namun langkah tersebut justru memicu kekhawatiran akan kehamilan yang tidak diinginkan dan penyebaran HIV. Penyebab utama dari fenomena ini adalah tingginya biaya membesarkan anak di Tiongkok serta perubahan gaya hidup generasi muda yang lebih menginginkan kebebasan tanpa beban finansial keluarga. Banyak warga menganggap tekanan untuk memberikan pendidikan dan fasilitas terbaik bagi anak sangat melelahkan secara mental dan ekonomi. Akibatnya, Tiongkok kini memiliki tingkat kesuburan sekitar 1 kelahiran per wanita, jauh di bawah angka penggantian sebesar 2,1. Dampak dari penyusutan populasi ini sangat fatal bagi ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut. Berkurangnya tenaga kerja produktif dan melemahnya daya beli konsumen menciptakan ancaman resesi jangka panjang. Selain itu, Tiongkok juga menghadapi masalah serius terkait populasi lansia yang mencapai 300 juta orang. Dengan pot dana pensiun yang mulai mengering, pemerintah berpacu dengan waktu untuk membangun dana yang cukup guna merawat warga senior mereka di tengah menyusutnya jumlah pembayar pajak muda.
