JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia (PSAPI), Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim dukung revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai forum koordinasi nasional. Pasalanya, salah satu kelemahan utama dalam pengelolaan ruang udara dan ruang Antariksa di Indonesia adalah fragmentasi kelembagaan. Perlu dijalankan fungsi-fungsi kedirgantaraan tersebar di berbagai instansi seperti Kementerian Perhubungan untuk mengatur navigasi penerbangan sipil dan Kementerian Pertahanan untuk merancang strategi pertahanan dirgantara. Tidak hanya itu, diperlukan pula kehadiran BRIN/LAPAN untuk mengembangkan teknologi Antariksa dan satelit. Selain itu TNI AU untuk menjaga wilayah udara dan aspek air space defense, serta Kominfo dan BSSN untuk melindungi jaringan data berbasis satelit. “Untuk menjembatani semua ini, perlu dihidupkan kembali Dewan Penerbangan sebagaimana dahulu dibentuk melalui PP Nomor 3Tahun 1955, tetapi kini dengan mandat yang diperluas menjadi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional,” ujar Chappy. Keterangan itu disampaikan Chappy dalam sebuah keterangan tertulis dan dipaparkan dalam sebuah diskusi publik. Diskusi publik mengangkat tema “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global) yang digelar Center for International Relations Studies (CIReS) LPPSP, FISIP Universitas Indonesia (UI), Selasa (27/5/2025). Lebih lanjut disampaikan Chappy bahwa Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional adalah sebuah high level council yang menjadi pusat perumusan kebijakan, integrasi strategi sipil-militer dan koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam tata kelola ruang udara dan ruang antariksa Indonesia. Komposisi dewan ini sebaiknya mencangkup Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, TNI AU, Kementerian Kominfo, BRIN, Kementerian Luar Negeri, BSSN, unsur swasta dan juga akademisi. “Keberadaan dewan ini akan memberikan arah strategis yang kohesif dalam pengembangan keantariksaan yang selama ini menghambat langkah besar nasional,” ujar pria yang pernah menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Udara Periode 2002-2005 ini. Dukungan itu disampaikan Chappy karena ruang antariksa bukan lagi domain futuristik, tetapi telah menjadi medan kontestasi geopolitik yang sangat nyata. Negara-negara besar berlomba menguasai orbit, mengembangkan satelit ganda dan menyiapkan doctrine of space warfare. “Dalam situasi ini, Indonesia tidak boleh berdiri di pinggir panggung sejarah,” katanya. Kedaulatan negara tidak cukup ditegakkan hanya di darat dan laut, melainkan harus mencangkup udara dan antariksa secara utuh. Tanpa arsitektur strategi nasional yang kuat dan koordinasi lintas sektor yang solid, Indonesia akan terus menjadi pengguna pasif, bukan pemain aktif dalam percaturan global. Contoh paling relevan adalah kasus FIR alias Flight Information Region Singapura, dimana sebagian ruang udara nasional Indonesia selama puluhan tahun dikelola oleh otoritas luar negeri. Meskipun telah ada perjanjian baru antara Indonesia dan Singapura pada tahun 2022, namun hal itu tetap menjadi cermin penting bahwa lemahnya infrastruktur dan kelembagaan dalam tata kelola udara yang dapat berdampak langsung pada kedaulatan negara. Hal serupa sangat mungkin terjadi pula di domain antariksa bila tidak bertindak kooperatif dan strategis saat ini. “Untuk itu langkah mendesak yang perlu diambil adalah revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai forum tertinggi koordinasi lintas sektor,” harap dia. Revitalisasi perlu dilakukan guna menyatukan visi dan strategi pertahanan ruang udara dan ruang antariksa. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menatap langit sebagai batas, tetapi menjadikannya sebagai ruang srategis yang harus dijaga, dikuasai dan dimanfaatkan demi keselamatan serta keharmonisan bangsa.
