Netral English Netral Mandarin
13:18wib
Partai Ummat  menyinggung dominansi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam evaluasi tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. China kembali menggertak Amerika Serikat setelah Presiden Joe Biden menyatakan bahwa ia akan membela Taiwan jika Negeri Tirai Bambu menyerang.
Disindir DS Soal Jubir KPK Darurat Tak Digaji, Febri Bandingkan Buzzer Dibayar untuk Sebar Hoax

Minggu, 26-September-2021 08:30

Mantan Jubir KPK, Febri Diansyah
Foto : Istimewa
Mantan Jubir KPK, Febri Diansyah
13

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pegiat media sosial Denny Siregar mencemooh Febri Diansyah, mantan juru bicara KPK, karena dilantik menjadi juru bicara Kantor Pemberantasan Korupsi (KPK) Darurat, dan dijawab Febri dengan sangat menohok.

“Alhamdulillah, selamat ya kang @febridiyansyah… Setidak2nya ada kerjaanlah, meski mungkin belum ada gajian. Tapi tetap semangat, karena seperti kata pepatah berakit2 ke hulu berenang2 kemudian. Bersakit2 dahulu, berenang kemudian…,” kata Denny melalui akun Twitter-nya, @dennysiregar7, Sabtu (25/9/2021).

Bersama cuitannya itu Denny memposting berita tentang Febri yang diangkat menjadi Jubir Kantor Pemberantasan Korupsi Darurat dari sebuah media online.

Febri pun menjawab dengan pedas.

“Alhamdulillah… tetap menjaga semangat antikorupsi di tengah kebusukan yang mengepung. Beda mmg dengan buzzer yg gajian rutin dari nebar hoax, mas…,” katanya.

Kantor Pemberantasan Kantor dibuat oleh masyarakat sipil sebagai bentuk kekecewaan atas kinerja KPK dan pemecatan 57 pegawai melalui tes wawasan kebangsaan (TWK).

Kantor berlokasi di pinggir jalan di depan gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta Selatan.

Kantor itu buka setiap hari Selasa dan Jumat. Di kantor itu masyarakat bisa menitipkan surat ke Presiden Joko Widodo mengenai masalah pemberantasan korupsi dan pemecatan pegawai.

Menurut Febri, kantor itu dibuat karena 57 pegawai KPK yang akan dipecat pada 30 September karena tidak lulus TWK berjuang sejak awal KPK berdiri, tapi kini mereka justru berada di luar gedung KPK.

Dan ia pun mengakui kalau pendirian Kantor Pemberantasan Korupsi merupakan bentuk simpati kepada ke-57 pegawai itu, dan mereka tetap teguh walaupun diiming-imingi akan dipindahkan ke BUMN.

“Penghormatan setinggi-tingginya untuk para pegawai itu, dan masalah ke-57 pegawai itu bukan masalah mereka saja, tapi ini masalah kita semua,” katanya.

Seperti diketahui, TWK itu sendiri menuai polemik karena saat tes diselenggarakan, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan BKN dinilai tidak relevan.

Ada dugaan kalau tes yang bertujuan sebagai alat alih status pegawai KPK menjadi ASN tersebut adalah alat untuk menyingkirkan mereka, karena pegawai yang tidak lolos TWK rata-rata adalah pegawai senior yang punya integritas dalam pemberantasan korupsi.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Irawan HP