JAKARTA,NETRALNEWS.COM –Isu terkait Zulkifli Hasan yang dianggap bertanggung jawab atas banjir dan longsor di Sumatera sempat ramai beredar. Politikus PAN itu disebut menjadi pihak yang bertanggung jawab pada izin dan kebijakan pembukaan lahan di Sumatera selama masa jabatannya sebagai Menteri Kehutanan periode 2009-2014. “Kalau saya dikatakan Indonesia rusak karena Zulkifli Hasan, saya tersanjung. Begitu berkuasa kah saya?” ucap Zulkifli Hasan dalam tayangan podcast di kanal YouTube Denny Sumargo pada Selasa, 2 Desember 2025. “Jadi, nanti kalau Sumatera banjir, rusak (salah) Zulkifli Hasan, Kalimantan rusak juga Zulkifli Hasan, kok saya lebih dari luar biasa itu kekuasaan saya,” tambahnya. Zulhas Sebut Pembukaan Lahan untuk Komoditas Nasional Zulhas menegaskan pembukaan lahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nasional. Ia menuturkan pernah mendapat nasihat dari seorang teman agar menyerahkan hutan kepada alam. “Dulu ada teman saya, begitu saya jadi menteri, ‘Udahlah Zul, hutannya nggak usah diurus, kalau diurus manusia itu tambah rusak, kasih macan aja,’” ucap Zulhas menirukan nasihat temannya. Ia mengakui nasihat itu ada benarnya, namun mengingat kebutuhan hidup manusia, keputusan tetap harus dibuat. “Kita (Indonesia) itu luas, tapi daratannya nggak luas, yang luas lautan,” jelasnya. Zulhas menekankan Indonesia mengimpor jutaan ton pangan untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 280 juta jiwa, serta menyebut regulasi Amerika Serikat terkait komoditas pangan untuk Indonesia. “Sebetulnya pilihan, karena kalau Barat itu propagandanya merusak, kalau bisa kita nggak usah menanam sawit, nanti mereka kalah saing, jadi kita bergantung mereka, dijajah terus,” ujar Zulhas. Ia juga menyinggung kebijakan Uni Eropa tentang deforestasi yang memengaruhi perdagangan komoditas Indonesia, seperti kopi dan karet. Ada Bagian Hutan yang Bisa Dikelola Dalam penjelasannya, Zulhas mencontohkan Papua, yang tata ruangnya perlu dikelola agar fasilitas dan layanan publik bisa berkembang. “Di Papua itu banyak aktivis orang Indonesia tapi lebih dari Barat, sehingga Papua menganggap Indonesia ini menjajah, mengambil hutannya, itu terus kebenciannya,” katanya. Menurut Zulhas, Indonesia ingin Papua setara dengan provinsi lainnya dengan pembangunan sekolah dan rumah sakit, sehingga pengelolaan kawasan hutan tetap diperlukan. Ia menambahkan, pemanfaatan hutan bisa dilakukan di kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) untuk kebun, sawah, atau ternak. “Kalau semua nggak boleh gimana? Yang boleh, ya boleh (digunakan),” jelasnya. Polemik Taman Nasional Tesso Nilo Mengenai Taman Nasional Tesso Nilo, Zulhas menegaskan kawasan tersebut merupakan hutan yang tidak boleh dirambah. “Ada 4 juta (hektare) sekarang, ini fakta. Kemungkinan bisa sampai 5-6 juta hektare dan ilegal,” ujarnya. Ia menjelaskan kasus Tesso Nilo menjadi salah satu penyesalannya karena tidak bisa lebih cepat mengambil kembali kawasan tersebut ke negara. “Kalau dikatakan mana yang saya menyesal, ya itu, selama 20 tahun kita nggak mampu menegakkan, baru Pak Prabowo ini. Makanya walaupun nunggu lama, saya hormat pada beliau,” tegasnya, dilansir referensiberita.com Zulhas menambahkan bahwa penegakan hukum melibatkan aparat, kementerian, hingga pemerintah desa, dan terkadang menghadapi resistensi masyarakat setempat. Dalam video wawancara bersama Harrison Ford tahun 2013, Zulhas menyinggung kondisi demokrasi Indonesia yang masih surplus pasca-reformasi.
