WASHINGTON - Seorang hakim federal Amerika Serikat (AS) pada Kamis (12/2) memblokir upaya pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perlindungan sementara dari deportasi bagi warga negara Sudan Selatan di AS. Hakim Distrik AS Patti Saris di Boston menyimpulkan bahwa Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem kemungkinan telah melanggar hukum dengan memberikan alasan "palsu" untuk mengakhiri penetapan Status Perlindungan Sementara (Temporary Protected Status/TPS) bagi warga Sudan Selatan di AS, dan tidak mengungkapkan faktor sebenarnya yang mendasari tindakan tersebut. Status TPS berlaku bagi orang-orang yang negara asalnya mengalami bencana alam, konflik bersenjata, atau peristiwa luar biasa lainnya, memberikan perlindungan sementara dari deportasi kepada migran yang memenuhi syarat. Pada November tahun lalu, Noem menerbitkan pemberitahuan yang mengakhiri TPS untuk Sudan Selatan, dengan mengatakan bahwa negara tersebut tidak lagi memenuhi syarat untuk kebijakan tersebut, yang pertama kali dikeluarkan pada 2011 ketika Sudan Selatan meraih kemerdekaan. Lebih dari 230 warga negara Sudan Selatan telah menjadi penerima manfaat TPS, menurut isi gugatan tersebut. Hakim federal itu mengatakan bahwa pemberitahuan itu gagal mengungkapkan "alasan sebenarnya" di balik langkah Noem, yaitu bahwa dirinya telah mengadopsi "pola dan praktik yang telah ditentukan sebelumnya" untuk mengakhiri penetapan TPS bagi semua negara. Sejak Noem mulai menjabat, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS telah berupaya mengakhiri penetapan TPS untuk 11 negara lain, termasuk Haiti, Venezuela, dan Ethiopia, ungkap sang hakim. Putusan hakim tersebut muncul dalam gugatan yang diajukan sekelompok warga negara Sudan Selatan dan organisasi nirlaba African Communities Together.
