Netral English Netral Mandarin
20:38wib
Partai Ummat  menyinggung dominansi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam evaluasi tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. China kembali menggertak Amerika Serikat setelah Presiden Joe Biden menyatakan bahwa ia akan membela Taiwan jika Negeri Tirai Bambu menyerang.
JKW Terbukti Minta PD Kubu Moeldoko Tak Disahkan, Netizen: Nah, Masih Mau Ngomong Apa Lagi Cikeas?

Kamis, 30-September-2021 08:05

Moeldoko dan Joko Widodo
Foto : Bisnis.com
Moeldoko dan Joko Widodo
9

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta agar Partai Demokrat kubu Moeldoko tak disahkan mendapat perhatian publik. 

Akun FB Mak Lambe Turah dan sejumlah netizen lainnya, Kamis 30 September 2021 ikut menanggapi kocak. 

MLT: “Jlebbbbb !!!”

Jupi Alvionella: “Nah, masih mau ngomong apa lagi keluarga cikeas? Masih menuding pemerintah mendukung moeldoko? CC Agus Yudhoyono.”

Lukman Gombong: “Kita tunggu ketok palu pengadilan.”

Izal Bolang: “Ajib , pernyataan jokowi mengandung arti bhwa presiden gak ikut campur, urusan sah atau tdk nya biar di pengadilan yg memutuskan.”

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud Md mengungkapkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang mengangkat Moeldoko menjadi Ketua Umum.

Menurut Mahfud, ketika itu Presiden Jokowi meminta agar KLB Deli Serdang tidak disahkan, meskipun Moeldoko adalah teman.

Hal ini diceritakan Mahfud Md dalam diskusi virtual melalui live Twitter bersama Didik Junaidi Rachbini pada Rabu, 29 September 2021.

Dalan diskusi itu, Didik menanyakan bagaimana posisi Pemerintah mengenai kisruh Partai Demokrat dengan Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko.

Mahfud menjawab bahwa jika memang Istana mau intervensi mendukung Moeldoko, maka ketika itu bisa saja mereka langsung mengesahkan KLB Deli Serdang dengan kasar.

“Tapi, pada waktu itu saya menghadap presiden. Saya bersama Menkumham dan Presiden, ‘Gimana nih, Pak? Hukumnya bagaimana?’ kata Pak Jokowi kepada saya,” ujarnya.

Ketika itu, kata Mahfud, ia menjawab bahwa hukumnya adalah tidak boleh ada kongres seperti itu karena kongres harus diminta oleh pengurus yang sah.

Sementara, lanjutnya, pihak-pihak yang mengadakan KLB itu bukan pengurus yang sah, jadi tidak boleh disahkan.

“Kata Pak Jokowi, ‘Kalau memang begitu tegakkan saja hukum, ndak usah disahkan Pak Moeldoko meskipun dia teman kita dan punya ambisi politik’, kata Pak Jokowi,” ungkap Mahfud.

Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly kemudian menjalankan arahan dari Presiden Jokowi.

Ketika itu, Mahfud dan Yasonna Laoly mengumumkan bahwa pemerintah tak mengesahkan hasil KLB kubu Moeldoko.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Nazaruli